Mengkaji Ulang Penerapan Lembaga Dwangsom Dalam Praktik Peradilan Di Indonesia (Sebuah Otokritik) Drs. Cik Basir, S.H., M.H.I.

Satu di antara persoalan penting terkait dengan putusan hakim (vonnis) khususnya di bidang perdata adalah mengenai hukuman dwangsom (uang paksa)2. Meskipun dwangsom hanya bersifat accessoir atas hukuman pokok, namun bagi
hakim mengadili dan memutus tuntutan tersebut tetap menjadi taruhan integritas dan profesionalitasnya. Hakim tetap tidak dibenarkan menjatuhkan dwangsom secara serampangan dengan pertimbangan hukum seadanya (summir). Menolak atau mengabulkan dwangsom haruslah dengan pertimbangan yang memadai tidak hanya aspek yuridisnya, tapi juga harus logis, realistis dan faktual agar kepentingan hukum yang ingin dicapai dari penerapan lembaga tersebut dapat terwujud, di mana hukuman dwangsom benar-benar berfungsi efektif bagi penyelesaikan perkara bersangkutan.