Identifikasi Risiko Penyuapan

Berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, tindak pidana korupsi dikategorikan menjadi 7 jenis yaitu kerugian keuangan negara,penyuapan, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, kecurangan, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, serta gratifikasi.

Untuk menghindari terjadinya penyuapan, salah satu langkah yang bisa dilakukan oleh pengadilan adalah dengan melakukan identifikasi risiko penyuapan. Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 475/SEK/SK/VII/2019 tentang Pedoman Manajemen Risiko Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, pengertian risiko dan identifikasi risiko adalah :