Kekuatan Prima Terhadap Efektivitas Sektor Pelayanan Publik di Pengadilan Agama Tangerang

Oleh: Saiful Bahry, S.H., M.H.

Negara Indonesia yang berperadaban maju masyarakatnya (Civil Society), sebuah Lembaga birokrasi berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduknya atas dasar amanat yang sudah termaktub pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (1) yang mengartikan Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam kehidupan bernegara, maka pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan ataupun pelayanan-pelayanan lain. Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, utilitas, dan lainnya (Mohammad, 2003).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (4) yang berbunyi sebagai Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, Lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Pada Desember Tahun 2019 Pengadilan Agama Tangerang telah meraih penghargaan Zona Integritas WBK (Wilayah Bebas Korupsi) yang diberikan oleh Kemenpan RB dengan mendapat nilai predikat 90,47. Jika melihat dari sisi hukum penghargaan yang telah dibeerikan, bahwa Pengadilan Agama Tangerang telah patuh sepenuhnya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Penghargaan tersebut merupakan landasan yang tak lepas dari visi dan misi Pengadilan Agama Tangerang untuk memberikan pelayanan yang integritas, akuntabel, profesional, dan bersih dari korupsi. Semangatnya sinergitas aparatur PA Tangerang menuju perubahan reformasi birokrasi guna memberikan pelayanan yang prima (Service Excellent) dan menjadikan Pemerintahan yang baik (Good Governance).

Pentingnya profesionalisasi pelayanan publik dengan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Republik Indonesia (Kemenpan RB) telah menerbitkan Keputusan Menteri Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelengaraan Pelayanan Publik yang wajib perlu dipedomani oleh setiap birokrasi publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan.

Di era zaman globaliasasi saat ini yang semakin berkembang maju, Pengadilan Agama Tangerang banyak tantangan berat melayani Masyarakatnya. Dalam menghadapi berbagai problematikanya, Pengadilan Agama Tangerang terus berupaya menghadirkan gagasan-gagasan inovatif demi meningkatkan kualitas kinerja pelayanan prima (Service Excellent) dan memudahkahkan akses pelayanan publik untuk masyarakat.

Suatu perubahan inovasi dibantu juga oleh transformasi berbasis digital karena seiring perkembangan zaman teknologi informasi berkembang semakin pesat dan canggih. Misalnya, Pengadilan Agama Tangerang telah menghadirkan aplikasi bernama ‘’PUJANGGA’’ (Aplikasi Pelayanan Publik dan Kinerja Pengadilan Agama Tangerang). Pada aplikasi digital ini memudahkan akses Masyarakat dalam pengambilan antrian nomor sidang, pendaftaran, produk hukum dan lainnya yang bisa diakses dimanapun.

Reformasi administrasi pelayanan publik dianggap sebagai jalan terbaik untuk mewujudkan sebuah pelayanan yang berkualitas. Pelayanan publik dipilih untuk menjadi mesin utama penggerak reformasi administrasi sebagai Upaya dalam rangka mewujudkan nilai-nilai pemerintah yang baik. Kondisi tersebut mendorong pergeseran keinginan publik yang mengharapkan adanya perubahan standar pelayanan publik. Sistem pelayanan yang cepat, efektif serta tepat sasaran harus menjadi patokan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik saat ini. (Arnita Febriana Puryatama, 2020)

Menurut hasil dari nilai survei Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Triwulan I sampai IV dari setiap Tahunnya, PA Tangerang kerap mempertahankan nilai-nilai yang sangat baik terhadap indeks persepsi kualitas pelayanan dan indeks persepsi anti korupsi. Pencapaian tersebut adalah sebuah hasil dari ikhtiar para aparaturnya yang selalu memberikan pelayanan prima (Service Excellent).

Sebagai aparatur harus tetap menjaga amanat kepercayaan Masyarakat dan tidak boleh menciderai rasa keadilan terhadap publik dalam memberikan pelayanan.