Uji Kelayakan

Salah satu aspek dari penilaian risiko penyuapan adalah dengan melakukan uji kelayakan terhadap :

1. Personel. 
2. Aktivitas utama pengadilan (pemeriksaan perkara dan eksekusi), proyek pengadaan barang dan jasa serta transaksi lainnya. 
3. Mitra kerja.

Pengadilan harus menilai sifat dan tingkat risiko penyuapan sehubungan dengan aktivitas utama pengadilan (pemeriksaan perkara dan eksekusi), proyek pengadaan barang dan jasa serta transaksi lainnya. Pemilihan personel serta mitra kerja  yang akan dilibatkan dilakukan dengan memperhatikan tingkat nilai risiko. Penilaian ini dilakukan melalui uji kelayakan dengan tujuan memperoleh informasi yang cukup untuk menilai tingkat risiko penyuapan. Uji kelayakan harus diperbaharui pada frekuensi yang ditentukan sehingga perubahan dan informasi baru dapat diperhitungkan dengan sebaik-baiknya.

Dalam hal kaitannya dengan aktivitas utama pengadilan, transaksi atau proyek, maka uji kelayakan yang dilakukan antara lain mengevaluasi :

• Struktur, sifat, kompleksitas (misal jenis lelang), mekanisme kontrak dll.
• Pengaturan pembiayaan dan pembayaran.
• Lingkup keterikatan organisasi dan ketersediaan sumber daya.
• Mekanisme pengendalian terhadap aktivitas utama pengadilan.
• Mitra kerja dan pihak ketiga lain yang terlibat (serta kaitannya dengan pejabat publik)
• Kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan.
• Lokasi
• Reputasi klien
• Laporan di media

Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pengadilan dalam uji kelayakan yang dilakukan terhadap mitra kerja:

1. Penyebaran kuesioner uji kelayakan kepada mitra kerja.
2. Pencarian melalui internet tentang mitra kerja dan pemegang saham serta manajemen lainnya untuk mengidentifikasi informasi terkait penyuapan. 
3. Pencarian informasi relevan ke instansi pemerintah yang berkaitan.
4. Memeriksa informasi publik daftar mitra kerja yang telah masuk daftar hitam (blacklist).
5. Menanyakan kepada pihak lain mengenai reputasi mitra kerja.
6. Menunjuk orang atau organisasi lain dengan keahlian tertentu untuk membantu proses uji kelayakan
7. Apabila terdapat informasi yang tidak berkesesuaian, pengadilan dapat menanyakan kepada mitra kerja untuk menjelaskan perbedaan informasi tersebut.