Profil Pengadilan

Sejarah Pengadilan Agama Tangerang

Pengadilan Agama Tangerang dibentuk berdasarkan Staatsblad 1882 Nomor 152 tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura dengan nama Raad Agama / Penghulu Landraad.

Pengadilan Agama Tangerang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan II, Komplek Perkantoran Babakan Kota Tangerang. Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 37/KMA/SK/II/2017 tanggal 9 Februari 2017 tentang Peningkatan Kelas Pada Dua Puluh Sembilan Pengadilan Agama Kelas I.B dan Dua Puluh Satu Pengadilan Agama Kelas I.B menjadi Kelas I.A., status kelas Pengadilan Agama Tangerang yang semula Kelas I.B meningkat menjadi Kelas I.A. Pada Tahun 2017, perkara yang ditangani Pengadilan Agama Tangerang.

Kantor Pengadilan Agama Tangerang dibangun di atas tanah seluas +  2.020 m2 dengan status tanah hak pakai berdasarkan sertifikat yang diterbitkan  Badan Pertanahan Nasional Tangerang Nomor 28 dan 29 tanggal 21 September 1984. Adapun bangunan induk Pengadilan Agama Tangerang seluas + 310 m2 ditambah bangunan   mushalla serta mess penjaga kantor  + 40 m2 dan ruang tunggu + 20 m2 serta gedung Eks Sospol yang dihibahkan Pemda Kabupaten Tangerang kepada Pengadilan Agama Tangerang, dan telah selesai direhab dari dana DIPA alokasi Belanja Modal sebesar Rp. 540.000.000,-.(lima ratus Empat Puluh Juta Rupiah) dengan status tanah hak pakai berdasarkan sertifikat yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Tangerang Nomor 28 dan 29 tanggal 21 September 1984 dan telah dibalik nama atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq Mahkamah Agung RI seluas + 1858 m2 dua lantai yang telah dibangun pada tahun 2009.

Wilayah Administratif Daerah Tingkat II Kota Tangerang berada di lokasi sangat strategis letak geografisnya, terutama pengembangan ekonomi, wilayah dan penduduknya secara umum.

Letak geografis Kota Tangerang terletak antara 6 6’ Lintang Selatan sampai dengan 6 13’ Lintang Selatan dan 106 36’Bujur Timur sampai dengan 106 42’ Bujur Timur. Batas wilayahnya;

• Sebelah utara, berbatasan dengan kecamatan Teluknaga dan Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang.
• Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Curug, Kecamatan Serpong dan Kecamatan Pondok Aren Kabupaten Tangerang.
• Sebelah Timur berbatasan dengan DKI Jakarta.
• Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang.

Wilayah Hukum/Yurisdiksi Pengadilan Agama Tangerang meliputi seluruh wilayah Daerah Tingkat II Kota Tangerang yang terdiri dari 13 (tiga belas) Kecamatan dan 104 (seratus empat) Kelurahan.

Pengadilan Agama selain diberikan tugas dan kewenangan , juga memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya (vide : Pasal 53 ayat (1) Undang – Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang – Undang No. 3 Tahun 2006) ;

Serta terhadap pelaksanaan administrasi umum. (vide : Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang ;

• Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) ;
• Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya. Dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum);
• Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
• Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta llain sebagainya,  seperti  diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/004/SK/II/1991;

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Tangerang dalam tahun 2016 telah menetapkan kebijakan umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan memperhatikan cetak biru (blue print) Mahkamah Agung RI dan Reformasi Birokrasi yang dituangkan dalam 8 (delapan) area perubahan, maka Pengadilan Agama Tangerang menetapkan kebijakan – kebijakan dengan skala prioritas untuk mendukung terwujudnya visi dan misi, yaitu meliputi :

1. Fungsi Teknis

Mengimplementasikan kebijakan – kebijakan Mahkamah Agung RI, antara lain :

1. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan;
2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan;
3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.
4. Manajemen Administrasi Perkara

Peningkatan penyelesian perkara dan minutasi tepat waktu dengan mengefektifkan teknologi informasi dalam proses administrasi pengadilan. Mengimplementasikan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi Dan Peninjauan Kembali.

• Manajemen SDM (Sumber Daya Manusia)

Peningkatan kapasitas SDM, dengan melakukan kegiatan – kegiatan sebagai berikut:

1. Pembinaan secara rutin;
2. Melaksanakan DDTK (Diklat di Tempat Kerja) terkait pelaksanaan tupoksi;
3. Pengawasan oleh Hakim Pengawasan Bidang;
4. Evaluasi Kerja;
5. Mengikutsertakan Hakim dan pegawai untuk diklat, bimbingan teknis atau sosialisasi;
6. Melaksanakan pemilihan role model:
7. Manajemen Keuangan

Pengelolaan keuangan dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan anggaran/keuangan dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi yaitu aplikasi RKA-KL, SAS, SAIBA, e-Rekon, KOMDANAS.  

• Manajemen Aset

Pengelolaan BMN dengan melaksanakan pengusulan status penggunaan BMN, penghapusan terhadap BMN yang telah rusak berat, penatausahaan BMN dengan pemanfaatan aplikasi SIMAK BMN dan aplikasi persediaan.   

• Keterbukaan Informasi

Mengembangkan website sebagai media informasi publik dengan melengkapi menu informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Kewenangan

Kewenangan Mutlak (Absolute Competensi) yaitu kewenangan yang menyangkut kekuasaan mutlak untuk mengadili suatu perkara, artinya perkara tersebut hanya bisa diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama. Dalam istilah lain disebut “Atribut Van Rechsmacht”. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa yang menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama adalah : menerima, memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang :

v Perkawinan

Dalam bidang perkawinan meliputi hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’ah, antara lain:

1. Izin beristeri lebih dari seorang;
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. Dispensasi kawin;
4. Pencegahan perkawinan;
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
6. Pembatalan perkawinan;
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri;
8. Perceraian karena talak;
9. Gugatan perceraian;
10. Penyelesaian harta bersama;
11. Penguasaan anak-anak;
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan bilamana bapak yang seharusnya bertangung jawab tidak memenuhinya;
13. Penentuan kewajiban memberi biaya peng-hidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
14. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. Pencabutan kekuasaan wali;
17. Penunjukkan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukkan wali oleh orang tuanya;
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
20. Penetapan asal usul seorang anak;
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

v Dalam Kompilasi Hukum Islam juga ada pasal-pasal memberikan kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa perkara:

1. Penetapan Wali Adlal

Yang dimaksud dengan “wali adlal” adalah wali yang enggan menikahkan wanita yang telah baligh dan berakal dengan seorang laki-laki pilihannya, sedangkan masing-masing pihak menginginkan hal tersebut.

2. Waris

Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

3. Wasiat

Yang dimaksud dengan “wasiat” adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.

4. Hibah

Yang dimaksud dengan “hibah” adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.

5. Wakaf

Yang dimaksud dengan “wakaf’ adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah.

6. Zakat

Yang dimaksud dengan “zakat” adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari’ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

7. Infaq

Yang dimaksud dengan “infaq” adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas karena Allah SWT.

8. Shodaqoh

Yang dimaksud dengan “shadaqah” adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah Subhanahu Wata’ala dan pahala semata.

9. Ekonomi Syari’ah

Yang dimaksud dengan “ekonomi syari’ah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, antara lain meliputi : Bank syari’ah, Lembaga keuangan mikro syari’ah, Asuransi Syari’ah, Reksadana syari’ah, Obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah, Sekuritas syari’ah, Pembiayaan syari’ah, Pegadaian syari’ah, Dana pensiun lembaga keuangan syari’ah dan Bisnis syari’ah.

10. Kewenangan Relatif

(Relative Competensi) yaitu kewenangan mengadili suatu perkara yang menyangkut wilayah/daerah hukum (yurisdiksi), hal ini dikaitkan dengan tempat tinggal pihak-pihak berperkara. Ketentuan umum menentukan gugatan diajukan kepada pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal tergugat (Pasal 120 ayat (1) HIR/Pasal 142 ayat (1) RBg. Dalam Perkara perceraian gugatan diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal isteri (Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989). Dalam istilah lain kewenangan relatif ini disebut “Distribute van Rechtsmacht”

Visi dan Misi

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1989 pada pasal 2 menyebutkan bahwa : ‘Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu”, serta  untuk menujang dan memenuhi harapan lembaga Peradilan yang sederhana, cepat dan dengan biaya murah sebagai mana tersebut dalam Pasal 57 ayat (3) UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1989,  maka Pengadilan Agama Tangerang  mengimplementasikannya  dengan Visi dan Misi yang diharapkan  dapat memenuhi harapan bagi para pencari keadilan tersebut.

Adapun Visi dan Misi Pengadilan Agama Tangerang adalah:

VISI

PENGADILAN AGAMA TANGERANG

“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA TANGERANG YANG BERINTEGRITAS, MODERN DAN BERMARTABAT”

Visi dimaksud bermakna sebagai berikut : Menjalankan kekuasaan kehakiman yang independen dalam menegakkan hukum dan keadilan dengan cara menegakkan integritas, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, memberikan pelayanan prima secara modern dan menjaga kehormatan/martabat peradilan

MISI

Mewujudkan pelayanan prima, transparan dan akuntabel;

    Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan yang terstruktur dan berkesinambungan;

    Meningkatkan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang modern;

    Meningkatkan akses peradilan melalui optimalisasi teknologi informasi;

    Meningkatkan penyerapan anggaran yang transparan dan akuntabel.