Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Pengadilan perlu memastikan sesuai dengan kewenangannya proses investigasi berjalan sesuai dengan ketentuan. Pengadilan harus menerapkan prosedur yang : Pemeriksaan harus dilaksanakan oleh personel yang tidak terkait dengan proses pemeriksaan dan hasil pemeriksaan tidak diinformasikan kepada personel atau bagian yang diperiksa. Prosedur pemeriksaan wajib disesuaikan dengan ketentuan dan kewenangan yang dimiliki oleh pengadilan. Apabila pengadilan ditugaskan … Read More

Dalam penerapan SMAP dibutuhkan pemahaman mengenai alur pengaduan/pelaporan masyarakat. Pengadilan harus menerapkan prosedur yang: Pengadilan harus memastikan bahwa seluruh personel memahami dan peduli tentang prosedur pelaporan dan mampu menggunakannya serta memahami haknya sebagai pelapor dan perlindungan yang harus didapatkan. SIWAS merupakan mekanisme pengaduan yang telah diatur di lingkungan Mahkamah Agung, oleh karenanya pengadilan harus memastikan bahwa … Read More

Pengadilan harus menentukan dan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk penetapan, penerapan, pemeliharaan dan peningkatan berkelanjutan dari SMAP. Pengadilan harus menjamin ketersediaan personel pengadilan yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan SMAP. Sumber daya yang diperlukan diidentifikasi oleh panitera dan sekretaris serta disampaikan kepada manajemen puncak melalui mekanisme yang telah diatur. Kompetensi Dalam peningkatan kapasitas personel, … Read More

Komunikasi Internal Komunikasi internal Pengadilan antar Pimpinan / Pegawai/Hakim merupakan kegiatan yang sangat penting untuk menunjang mekanisme kerja, karenanya sistem komunikasi dipastikan diatur dengan baik dan menekankan hal-hal sebagai berikut: Komunikasi Eksternal Komunikasi eksternal adalah proses berbagi informasi atau pesan antara pimpinan Pengadilan dan pihak luar/instansi lain (seperti Kejaksaan, Kepolisian, advokat, Rumah Tahanan dan Lembaga … Read More

Semua jabatan yang memiliki risiko penyuapan di atas batas rendah, pengadilan harus menerapkan prosedur tentang : Pengadilan menyusun dan menerapkan kebijakan terkait rekrutmen sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan badan peradilan dan Mahkamah Agung. Secara umum pengadilan tidak dapat melakukan rekrutmen aparatur pengadilan seperti hakim maupun ASN karena direkrut langsung oleh Mahkamah Agung. Namun, … Read More