Sosialisasi PP 30 Tahun 2019 dan Dialog Kinerja Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2022

pa-tangerangkota.go.id

Tangerang – Jum’at, 28 Januari 2022 digelar Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Dialog Kinerja Pengadilan Agama Tangerang. Aturan tersebut merupakan aturan terbaru yang menjelaskan pola baru dalam penilaian kinerja yang baik. Petunjuk Teknis terkait aturan tersebut diatur pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil. Acara dibuka oleh Ketua Pengadilan Agama Tangerang dan dilanjutkan oleh Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana serta Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.

Pada acara tersebut disampaikan bahwa untuk mencapai suatu pola penilaian kinerja yang baik sesuai PP No. 30/2019, harus terlebih dahulu membangun suatu sistem manajemen kinerja yang baik pada masing-masing individu PNS. Menurut PermenPAN-RB No. 8/2021, terdapat empat tahapan utama dari Sistem Manajemen Kinerja PNS, yaitu Perencanaan Kinerja; Pelaksanaan, Pemantauan, dan Pembinaan Kinerja; Penilaian Kinerja; dan Tindak Lanjut. Tahapan Perencanaan Kinerja merupakan poin yang sangat penting diselaraskan karena akan berdampak pada tahapan-tahapan berikutnya. Di dalam Perencanaan Kinerja, setiap pegawai harus benar-benar memahami penyelarasan kinerja, memahami posisinya, mengetahui betul kontribusi apa yang bisa diberikan dan kejelasan indikator kinerja individualnya yang sesuai dengan indikator kinerja organisasi.

Melalui PP No. 30/2019 dan PermenPAN-RB No. 8/2021, PNS didorong pula untuk melakukan Dialog Kinerja. Dialog Kinerja adalah sebuah proses penyelarasan kinerja antara atasan dan bawahan dalam rangka menentukan strategi pencapaian kinerja individu yang sejalan dan menunjang kinerja organisasi. Dialog kinerja ini kemudian akan dipetakan dalam sebuah Matriks Peran-Hasil. Matriks Peran-Hasil merupakan elemen yang berisi definisi peran masing-masing pegawai dan ekspektasi keluaran yang diharapkan, yang secara keseluruhan harus dapat mendukung kinerja atasannya yang kemudian akan dituangkan pada penyusunan SKP (Sasaran Kinerja Pegawai).

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi dan Pelaporan menyampaikan bahwa dalam proses penyusunan SKP pada pola baru penilaian kinerja PNS sesuai PP No.30/2019 dan PermenPAN-RB No. 8/2021 tidak lagi menjabarkan aktivitas, tetapi hasil (output/outcome). “Untuk Sistem Manajemen Kinerja PNS, khususnya bagian Perencanaan Kinerja Individu, memang basisnya sudah bukan lagi kegiatan tugas jabatan, tetapi merupakan hasil kerja. Jadi bahasa yang digunakan tidak lagi bahasa aktivitas tetapi Bahasa hasil. Jadi di SKP yang baru ini tidak ada lagi diksi ‘mempersiapkan’, ‘menyusun’, ‘mengoordinasikan’, ‘menelaah’, membuat dan lain sebagainya.” tegasnya.

Selanjutnya dilaksanakan pembagian kinerja antara Ketua dengan Wakil Ketua dan Para Hakim, Panitera dan juga Sekretaris beserta bawahannya.