Media Informasi dan Publikasi

Logo Artikel

Kumpulan Kebijakan Ketua Pengadilan Agama Tangerang

Beranda / Tentang Pengadilan / Profil Pengadilan / Kumpulan Kebijakan Ketua Pengadilan Agama Tangerang

Kumpulan Kebijakan Ketua Pengadilan Agama Tangerang

Diposting pada

NO.URAIANKETERANGAN
1.Tentang penetapan susunan majelis hakim
2.Tentang penetapan daftar urut senioritas Panitera Pengganti
3.Tentang penunjukan hakim pengawas bidang
4.Tentang pembagian wilayah kerja jurusita/jurusita pengganti
5.Tentang penetapan jadwal tugas kedinasan dirumah/tempat tinggal (work from home)
6.Tentang pembentukan unit pengendali/tim penanganan gratifikasi
7.Tentang pembentukan tim zona integritas wilayah bebas dari korupsi (WBK)
menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM)
8.Tentang pembentukan tim pengelola website dan media sosial
9.Tentang pembentukan tim pengelola teknologi informasi
10.Tentang pembentukan tim penanganan benturan kepentingan
11.Tentang penetapan daftar urutan senioritas hakim
12.Tentang penetapan role model dan agen perubahan
13.Tentang panjar biaya perkara prodeo
14.Tentang pembentukan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi
15.Tentang penunjukan petugas pengelola sistem akuntasi instansi (SAI)
16.Tentang penunjukan petugas meja pengaduan dan whistleblowing system
17.Tentang penunjukan petugas lapor!
18.Tentang penunjukan tim penyusun laporan keuangan
19.Tentang perubahan penunjukan penanggung jawab barang milik negara berupa note book
20.Tentang penunjukan tim penyusun laporan keuangan
21.Tentang penunjukan petugas admin sistem informasi rencana umum pengadaan (SiRUP)
22.Tentang penunjukan pengelola barang milk negara (BMN)
23.Tentang penunjukan pejabat hubungan masyarakat (HUMAS)
24.Tentang penunjukan media massa penyedia jasa pengumuman panggilan ghaib
25.Tentang penunjukan juru bicara
26.Tentang penunjukan pengelola biaya ATK/proses perkara
27.Tentang penetapan petugas otorisasi permohonan barang persediaan
28.Tentang penetapan susunan majelis hakim
29.Tentang penetapan konsultan jasa bantuan hukum
30.Tentang pembagian wilayah kerja jurusita/jurusita pengganti
31.Tentang penunjukan pejabat pengelola keuangan
32.Tentang penetapan panjar biaya perkara dan radius
33.Tentang pembentukan panitia pelepasan pejabat dan pegawai
34.Tentang penetapan panitia opname fisik barang persediaan
35.Tentang mekanisme pemberian reward dan punishment pemberi dan penerima layanan publik
36.Tentang izin penggunaan ruangan dan perlengkapan untuk layanan pos bantuan hukum
37.Tentang penetapan susunan majelis hakim
38.Tentang penunjukan bendahara penerimaan
39.Tentang penunjukan bendahara penerimaan
40.Tentang penetapan biaya perkara istbat nikah terpadu
41.Tentang penetapan susunan majelis hakim
42.Tentang penunjukan mediator non hakim
43.Tentang penunjukan mediator non hakim
44.Tentang penunjukan mediator non hakim
45.Tentang penunjukan mediator non hakim

Skip to content