Perkuat Sinergitas Untuk Tingkatkan Layanan, PA Tangerang Hadiri Rapat Persiapan Sidang Isbat Nikah Terpadu Tahun 2025 Dengan Pemkot Tangerang dan Kantor Kemenag Kota Tangerang

Jumat, 6 Desember 2024 – Bertempat di Ruang Rapat DP3AP2KB, Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Pengadilan Agama (PA) Tangerang diwakili oleh Panitera Saiful Bahry, Sekretaris Hana Nuraeni, Panitera Muda Permohonan Eka Kurniati Khadam serta perwakilan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Bambang dan Elsa, menghadiri rapat persiapan pelaksanaan kegiatan Sidang Isbat Nikah Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Tangerang dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dan perwakilan dari Kantor Urusan Agama beberapa kecamatan di Kota Tangerang yang ditugasi oleh Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang.

Sebelumnya, rapat serupa juga telah dilaksanakan pada 4 Desember 2024 di tempat yang sama. Rapat ini membahas sejumlah hal penting terkait dengan mekanisme pelaksanaan sidang isbat nikah terpadu yang dijadwalkan pada awal tahun 2025. Beberapa poin yang dibahas meliputi jumlah pasangan/perkara, tempat pelaksanaan, proses pendaftaran, prosedur pembayaran, batas usia pernikahan yang dapat diisbat, serta rencana publikasi kegiatan. Verifikasi berkas akan dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan kemudian DP3AP2KB dan Pengadilan Agama Tangerang.

Kegiatan Isbat Nikah Terpadu dengan Pemkot Tangerang dan Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang berlangsung sejak tahun 2019 berkat sinergitas yang terjaga sampai dengan saat ini dan adanya Nota Kesepahaman yang telah disepakati bersama. Oleh karenanya, pada rapat tersebut juga membahas rencana perpanjangan Nota Kesepahaman tersebut yang telah berakhir pada tahun lalu.  

Diharapkan, melalui sidang isbat ini, masyarakat Kota Tangerang dapat memperoleh kemudahan dalam mendapatkan legalitas hukum atas pernikahan yang telah mereka laksanakan, sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan hukum yang berlaku. (win/int)