Pengawasan Daerah PTA Banten Triwulan II Tahun 2025 di Pengadilan Agama Tangerang

Jumat, 23 Mei 2025 – Pengadilan Agama Tangerang menerima kunjungan Tim Pengawas Daerah dari Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Banten dalam rangka ekspose hasil pemeriksaan yang telah berlangsung sejak tanggal 22 Mei 2025 hingga hari ini.

Tim Pengawas Daerah terdiri dari:

• Dr. H. Buang Yusuf, S.H., M.H., Hakim Tinggi PTA Banten, selaku Ketua Tim
• Ratna Sari Fitriyani, S.H., M.H., Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian PTA Banten, selaku Sekretaris
• Drs. H. Shonhaji, M.H., Hakim Tinggi PTA Banten, selaku Anggota
• Hj. Afiah, S.Ag., Panitera Pengganti PTA Banten, selaku Anggota

Kegiatan ekspose diawali dengan sambutan dari Ketua Pengadilan Agama Tangerang, Khalid Gailea, yang menyampaikan bahwa kegiatan pengawasan ibarat bercermin, yaitu sebagai sarana introspeksi guna melihat kekurangan dan meningkatkan kualitas layanan lembaga. Ia juga menekankan bahwa para pengawas merupakan figur-figur yang memiliki kedekatan historis dengan Pengadilan Agama Tangerang sehingga memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kemajuan satuan kerja ini.

“Tujuan utama dari pengawasan ini adalah untuk mendorong kemajuan Pengadilan Agama Tangerang. Terlebih saat ini kita tengah berada pada tahap kedua pembangunan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), yang harus dipahami setiap lapisan di lingkungan Pengadilan Agama Tangerang,” ujar Khalid.

Dalam sesi pemaparan, Ketua Tim Pengawas, Dr. H. Buang Yusuf, menyampaikan bahwa seluruh temuan hasil pemeriksaan harus ditindaklanjuti dan diselesaikan paling lambat hingga 13 Juni 2025.

Sementara itu, Drs. H. Shonhaji menyampaikan apresiasi atas kinerja PA Tangerang di tengah tingginya volume perkara, namun mengingatkan pentingnya ketelitian agar tidak terjadi kesalahan dalam proses penanganan perkara.

Kegiatan diakhiri dengan penyerahan dokumen hasil temuan oleh Ketua Tim Pengawas kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang, sesi foto bersama, serta seruan bersama untuk menyukseskan pembangunan SMAP dan menegaskan komitmen institusi dalam menolak segala bentuk suap dan gratifikasi. (int/PTIP)