PA Tangerang Ikuti Sosialisasi Pembayaran Common Expense Melalui PPP

Rabu, 25 September 2024, Bendahara Pengeluaran, Kinanti Ramadhani, mewakili Pengadilan Agama (PA) Tangerang mengikuti Sosialisasi Implementasi Pembayaran Common Expense melalui Platform Pembayaran Pemerintah (PPP) secara daring yang digelar oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tangerang. Sosialisasi diikuti untuk mengetahui hal-hal terkait dengan penerapan pembayaran melalui sistem baru ini.

Pada sosialisasi tersebut, dijelaskan bahwa Platform Pembayaran Pemerintah (Government Payment Platform) meruakan sebuah interkoneksi/antarsambungan antara core system dengan sistem pendukung, sistem mitra dan sistem monitoring dalam rangka pelaksanaan pembayaran pemerintah. Core system yang dimaksud adalah sistem pembayaran pemerintah berupa SPAN, SAKTI dan Gaji Web. Sementara sistem mitra adalah mitra-mitra pembayaran seperti PLN, Telkom, Marketplace, Sistem Perbankan, Penerbit Kartu Kredit Pemerintah, dan lainnya, dan sistem monitoring berupa dashboard PPP. PPP berfungsi sebagai konsolidator backend sistem elektronik yang bertujuan agar pembayaran pemerintah dapat dilakukan secara elektronik dan dapat diakses oleh pejabat yang berwenang melalui berbagai kanal pembayaran.

Salah satu manfaat dari penerapan PPP adalah pembayaran tagihan belanja operasional, seperti tagihan penggunaan langganan jasa telepon dan langganan jasa listrik, dapat dilakukan secara langsung melalui mekanisme surat perintah membayar (SPM) langsung (LS) pada SAKTI.  Pengguna SAKTI, yakni satuan kerja, mendapatkan data tagihan pada aplikasi SAKTI kemudian merekam surat permintaan pembayaran (SPP) dan SPM. Dokumen tersebut kemudian diproses oleh KPPN untuk selanjutnya KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Semua tahapan ini berlangsung secara sistem elektronik.

Sosialisasi PPP diikuti oleh seluruh satuan kerja yang bermitra dengan KPPN Tangerang. Kegiatan ini dimanfaatkan para peserta untuk menanyakan hal-hal terkait dengan diimplementasikannya platform pembayaran ini, termasuk Kinanti yang menjadi peserta dari PA Tangerang yang menyinggung pembayaran langganan jasa listrik satuan kerja.

Pengembangan dan implementasi layanan pembayaran melalui PPP merupakan bentuk respon Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terhadap kebutuhan internal dan eksternal Kemenkeu, yang meliputi perkembangan teknologi informasi, peningkatan kualitas layanan, kebutuhan dan pengelolaan basis data, simplifikasi dan digitalisasi proses bisnis serta mandat program reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan.

Implementasi layanan pembayaran tagihan Telkom melalui PPP akan mulai dilaksanakan pada pertanggungjawaban bulan Oktober Tahun Anggaran 2024 oleh Pengelola Keuangan Pengadilan Agama Tangerang sedangkan pembayaran tagihan listrik dilaksanakan oleh pusat (Mahkamah Agung). (win/int)