Ketua PA Tangerang Hadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Tangerang, Bahas 5 Raperda

Rabu, 19 Juni 2024, Ketua Pengadilan Agama Tangerang, Khalid Gailea, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Tangerang di Ruang Rapat DPRD Kota Tangerang, Tangerang, Banten. Kehadiran Khalid pada rapat tersebut dalam rangka memenuhi undangan DPRD Kota Tangerang.

Rapat yang digelar dalam rangka pengambilan keputusan mengenai penetapan 5 (lima) raperda Kota Tangerang tersebut turut mengundang unsur forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda) Kota Tangerang, Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, Pejabat struktural dan fungsional Pemkot Tangerang, KPUD dan Bawaslu Kota Tangerang, serta Camat dan Lurah se-Kota Tangerang.

Lima raperda yang akan ditetapkan merupakan raperda yang diajukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang. Kelima raperda yang dimaksud yaitu Raperda tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang Tahun Anggaran 2023, Penyelenggaraan Kearsipan, Kawasan Tanpa Rokok, Pencabutan atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2017 tentang Jaminan Kesehatan Daerah, dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Terkait pertanggung jawaban APBD 2023, Pj. Wali Kota  Tangerang Dr. Nurdin, S.Sos, M. SI. secara garis besar menyampaikan realisasi pendapatan sebesar Rp 4,69 triliun, realisasi belanja sebesar Rp 4,70 triliun dengan defisit anggaran Rp 14,23 miliar yang ditutup dari pembiayaan neto sebesar Rp 502,59 miliar.

Lanjut Dr. Nurdin menyampaikan terkait Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan bertujuan untuk mewujudkan penciptaan dan tata kelola arsip yang baik dan akuntabel didukung sarana dan prasarana memadai serta upaya memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dalam bidang kearsipan. Mengenai Raperda Kawasan Tanpa Asap Rokok, penyesuaian dalam raperda ini mencakup pengelolaan kawasan, pengendalian iklan produk rokok, dan prosedur penegakan peraturan. Sedangkan terkait pencabutan Perda Nomor 8 Tahun 2017 tentang Jaminan Kesehatan Daerah dikarenakan sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, terutama setelah terbitnya Peraturan Presiden terkait Jaminan Kesehatan. Terakhir, Raperda Pemajuan Kebudayaan Daerah yang bertujuan melestarikan dan memajukan kebudayaan lokal sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa.

Pada hari yang sama, kelima raperda tersebut disahkan DPRD Kota Tangerang menjadi lima peraturan daerah Kota Tangerang. (win/int)