Kemenag Luncurkan Kartu Nikah Seukuran ATM dan Aplikasi SIMKah

pa-tangerang.go.id – Kementerian Agama (Kemenag) meluncurkan kartu nikah yang memiliki fungsi sama seperti buku nikah. Kemenag secara resmi meluncurkan kartu tersebut pada 8 November 2018. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menjelaskan, keberadaan kartu nikah tak menggantikan peran buku nikah sebagai bukti pencatatan pernikahan.

“Jadi ini ada misleading. Keberadaan kartu nikah implikasi logis sedari kita mengembangkan SIMKah (Sistem Informasi Manajemen Nikah), bukan sebagai pengganti buku nikah. Buku nikah tetap terjaga. Tidak ada penghapusan buku nikah, buku nikah tetap merupakan dokumen resmi terkait pencatatan nikah” kata Lukman ditemui di Kantor Kementerian Agama (Kemenag), Jakarta, Senin (12/11/2018), seperti dilansir Kompas.com. Lukman mengatakan, kartu nikah tersebut dibuat agar dokumen administrasi pernikahan bisa lebih simpel disimpan dibanding buku nikah yang terkesan tebal. 

“Kami ingin lebih simpel seperti KTP atau ATM yang lain, jadi itu bisa dimasukkan ke dalam saku bisa disimpan di dalam dompet,” terangnya.

Menurut Lukman, Kemenag membuat SIMkah untuk merapikan administrasi pernikahan secara digital. Dengan demikian, kata dia, pemerintah bisa memantau status pernikahan masyarakat yang terintegrasi dengan sistem kependudukan dan pencatatan sipil. Untuk awal, kata Lukman, Kemenag memprioritaskan pasangan yang menikah setelah Simkah dibuat. Sementara itu nantinya secara bertahap pasangan yang sudah menikah sebelum Simkah dibuat akan mendapatkannya.

Kemenag menargetkan satu juta kartu nikah bisa disebarkan untuk pasangan yang baru menikah pada tahun 2018. Untuk pasangan yang sudah menikah, suplai kartu nikah dilakukan bertahap. Peluncuran itu ditandai dengan beroperasinya Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKah) berbasis web dan kartu nikah.

SIMKah berbasis web merupakan direktori data nikah yang terintegrasi dengan Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Kementerian Dalam Negeri, dan Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) Kementerian Keuangan.

Di dalam aplikasi SIMKah tersebut terdapat informasi terkait pencatatan maupun pendaftaran nikah dalam bentuk tabel, statistik, dan grafik real-time.

Aplikasi SIMKah dapat diunduh melalui situs web www.simkah.kemenag.go.id.

Bekasi Jadi Percobaan Program Kartu Nikah

Kota Bekasi akan menjadi percobaan penerapan program kartu nikah tersebut.

Kasie Urusan Agama Islam (Urais) Kantor Kemenag Kota Bekasi, Mulyono Hilman Hakim, mengatakan bahwa pihaknya kini sudah menerima sejumlah mesin cetak dari pemerintah pusat untuk percobaan program tersebut.  “Jawa Barat ada lima kota atau kabupaten yang menjadi pilot project (percobaan) salah satunya itu di Kota Bekasi, bulan lalu 12 printer untuk cetak kartu nikah sudah kami terima nanti disebar ke KUA (Kantor Urusan Agama),” ujar Mulyono di Kantor Kemenag Kota Bekasi, Senin (12/11/2018). Namun saat ini pihak Kemenag Kota Bekasi masih menunggu perintah dari Kemenag pusat untuk dimulainya percobaan program tersebut.

“Memang sudah diluncurkan dari 8 November kemarin, tetapi dari rapat terakhir, kemungkinan tahun 2019 antara triwulan pertama atau kedua program itu baru dijalankan,” jelas Mulyono. Lebih lanjut, Mulyono menjelaskan, pasangan yang baru menikah akan mendapatkan dua dokumen, buku nikah dan kartu nikah. “Jadi buku nikah tidak diganti, tetapi ini inovasi saja, penambahan. Buku nikah tetap menjadi dokumen resmi, yang namanya dokumen resmi itu, kan, harus tertulis,” katanya.

Mulyono mengatakan, buku nikah bisa digunakan untuk mengurus hal ketika kartu nikah hilang atau rusak. “Kalau nanti kartunya rusak atau hilang, mau mengurus persyaratan yang harus legalisasi dokumen resmi kan tidak bisa pakai kartu, harus buku nikahnya,” ujarnya. Kartu nikah, lanjut dia, untuk memudahkan masyarakat mengurus dokumen dengan persyaratan catatan pernikahan.

“Contoh kecilnya kayak buat paspor kan mesti pakai buku nikah tuh, nah nanti buku nikah itu hanya disimpan di rumah. Proses-proses seperti itu cukup pakai kartu, bisa,” ujar dia.

Dalam kartu nikah, kata Mulyono, terdapat barcode yang menyimpan data pasangan suami istri. “Kartu itu nantinya ada barcode yang di dalamnya terdapat data pasangan suami istri, semua terhubung dengan SIMkah (Sistem Aplikasi Manajemen Nikah),” jelasnya.

Tanggapan DPR

Sementara itu, Ketua DPR Bambang Soesatyo berharap Kemenag dapat menjelaskan urgensi dicanangkannya program tersebut. Menurut Bamsoet — sapaan akrab Bambang Soesatyo — keberadaan buku nikah dinilai sudah cukup sebagai bukti pencatatan pernikahan.

“Kami mendorong Kemenag untuk memberikan penjelasan rencana tersebut kepada Komisi VIII DPR terkait urgensi dari dikeluarkannya kartu nikah tersebut,” kata Bamsoet melalui keterangan tertulis, Senin (12/11/2018). Bamsoet khawatir program penerbitan kartu nikah tumpang tindih dengan program pencatatan pernikahan yang sudah ada. Selain itu, menurut Bamsoet, status seseorang yang sudah menikah juga sudah tercatat di Kemenag di dalam buku nikah. Apalagi, di buku nikah juga telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk keperluan keterangan dalam pembuatan KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang saat ini sudah berlaku secara nasional, seperti e-KTP.

“Jadi dalam menetapkan program pembuatan kartu nikah agar tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada dan tidak terjadi tumpang tindih data, baik di Kemenag maupun di Disdukcapil,” ujar Bamsoet.

Tanggapan juga disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan. Politikus Partai Golkar itu mengapresiasi langkah Kemenag merilis program kartu nikah. Menurutnya, kartu nikah lebih efisien untuk dibawa oleh masyarakat.

“Bentuknya juga bisa lebih efisien, bisa dibawa kemana-mana,” kata Ace ketika dihubungi, Senin (12/11/2018).

Ace mengatakan program tersebut pernah dibahas dengan Komisi VIII. Dia menilai banyak proses administrasi yang kini butuh bukti nikah, salah satunya untuk mengajukan pinjaman ke bank. Bukti nikah dalam format kartu akan memudahkan masyarakat. “Saya kira ini patut disambut positif karena bagaimanapun kita tahu bahwa kebutuhan akan bukti nikah itu memang kerap kali ditanyakan oleh pelayanan-pelayanan,” kata Ace.

Sumber : Kompas.com