JDIH Pengadilan Agama Tangerang

Dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU-KIP) pada 30 April 2010, maka keterbukaan akan informasi termasuk informasi di bidang hukum dan regulasi yang diterbitkan dalam bidang hukum dan peradilan sudah merupakan kebutuhan masyarakat. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 92/KMA/SK/III/2022 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

Dalam Upaya Mempermudah penelusuran literatur hukum khususnya Peraturan Perundang-undangan yang merupakan komponen penting dalam upaya meningkatkan kinerja lembaga peradilan. Biro Hukum dan Humas menaruh perhatian yang tinggi bagi terciptanya Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, salah satu perhatian Biro Hukum dan Humas adalah memastikan bahwa para hakim diseluruh pelosok Indonesia dapat dengan mudah dalam mengakses Peraturan Perundang-undangan dan Hukum lainnya, selain itu hal ini dilakukan dalam rangka merespon perkembangan teknologi informasi yang makin membuka kemungkinan penyebarluasan informasi menjadi lebih efektif dan efisien dalam bentuk web.