PA Tangerang Terima Monev Binwasda, Pimpinan PTA Banten Berikan Penguatan Menuju WBBM

Rabu, 24 Juni 2026 — Pengadilan Agama Tangerang menerima kunjungan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Banten dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) atas tindak lanjut hasil Pembinaan dan Pengawasan Daerah (Binwasda) Triwulan II Tahun 2026.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa seluruh temuan dan rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Daerah yang disampaikan oleh PTA Banten pada 11–12 Mei 2026 telah ditindaklanjuti dengan baik oleh Pengadilan Agama Tangerang. Bertempat di Ruang Media Center, tim melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan Daerah (TLHP Binwasda) Triwulan II Tahun 2026 beserta dokumen pendukung lainnya. Selain itu, dilakukan pula pengecekan terhadap laporan keuangan, laporan perkara serta situs web Pengadilan Agama Tangerang.

Usai istirahat siang, kegiatan dilanjutkan dengan ekspose yang berlangsung hingga menjelang waktu salat Asar. Dalam sesi tersebut, Pengadilan Agama Tangerang memaparkan berbagai tindak lanjut yang telah dilakukan atas temuan hasil Binwasda Triwulan II Tahun 2026. Pemaparan tersebut kemudian mendapat evaluasi, masukan, dan penguatan dari pimpinan PTA Banten sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja.

Pada kesempatan tersebut, Ketua PTA Banten menyampaikan apresiasi atas upaya perbaikan dan tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Tangerang. Beliau juga memberikan motivasi kepada seluruh aparatur agar terus meningkatkan kualitas kinerja, pelayanan publik, dan budaya kerja yang berorientasi pada integritas serta profesionalisme. Secara khusus, beliau mendorong Pengadilan Agama Tangerang untuk terus menjaga komitmen dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Wakil Ketua PTA Banten menyampaikan beberapa catatan terkait administrasi perkara. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah penggunaan istilah majelis hakim dan musyawarah majelis dalam Berita Acara Sidang Isbat Nikah Terpadu. Menurut beliau, penggunaan istilah tersebut kurang tepat karena pemeriksaan perkara isbat nikah terpadu dilaksanakan oleh hakim tunggal, bukan oleh majelis hakim. Oleh karena itu, penyebutan istilah dalam dokumen persidangan perlu disesuaikan agar selaras dengan kondisi persidangan yang sebenarnya serta memenuhi ketentuan administrasi perkara yang berlaku.

Selanjutnya, Sekretaris PTA Banten mengingatkan pentingnya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang oleh atasan langsung sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Menurut beliau, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan secara konsisten merupakan salah satu kunci dalam menjaga kualitas kinerja aparatur, mencegah terjadinya penyimpangan, serta memastikan seluruh tugas dan fungsi peradilan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, beliau juga mengingatkan seluruh aparatur Pengadilan Agama Tangerang untuk senantiasa mematuhi ketentuan mengenai disiplin pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Mahkamah Agung.

Di sela-sela kegiatan monitoring dan evaluasi, Ketua PTA Banten memanfaatkan kesempatan tersebut untuk meninjau langsung kondisi kantor, sarana dan prasarana serta layanan pada Pengadilan Agama Tangerang. Kegiatan peninjauan dilakukan dengan berkeliling area kantor dan ruang pelayanan, didampingi oleh Sekretaris Pengadilan Agama Tangerang dan Plh. Panitera Pengadilan Agama Tangerang.

Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, Pengadilan Agama Tangerang memperoleh berbagai masukan yang konstruktif sebagai bahan perbaikan berkelanjutan. PA Tangerang berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh hasil evaluasi tersebut guna meningkatkan kualitas administrasi, pelayanan publik, serta pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). (int)