PA Tangerang Sosialisasikan Tugas dan Kewenangan di Acara Jaksa Menyapa Kejari Kota Tangerang

Rabu, 21 Agustus 2024, YM. Drs. H. Badruddin, M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Tangerang, didaulat menjadi narasumber mewakili PA. Tangerang untuk mensosialisasikan tugas dan kewenangan pada kegiatan “Jaksa Menyapa” di Puspem Kota Tangerang.

Kegiatan ini merupakan kesempatan Pengadilan Agama Tangerang untuk menginformasikan dan menyebarluaskan tentang hal-hal yang menjadi kewenangan dan pelayanan apa saja yang diberikan bagi masyarakat Kota Tangerang.

Badruddin mengawali sesi penjelasan, menerangkan terkait tugas dan kewenangan Pengadilan Agama Tangerang yaitu memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang sengketa perkawinan, waris, wakaf, wasiat, hibah dan ekonomi syariah berikut dengan syarat-syaratnya.

Prosedur pengajuan perkara di pengadilan agama juga disinggung Badruddin. Selain dengan mendaftar langsung ke kantor pengadilan melalui Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Tangerang,  pengajuan pendaftaran perkara dapat pula dilakukan secara online melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung.

Badruddin sampaikan juga layanan Pengadilan Agama Tangerang yang menjadi Program Priorittas Nasional yaitu (1) bagi masyarakat yang akan membuat gugatan/permohonan dapat dibantu oleh Petugas Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) yang berada di Pengadilan Agama Tangerang;  (2) layanan pembebasan biaya perkara bagi masyarakat yang tidak mampu; (3) layanan istbat nikah terpadu yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Tangerang.

Lanjut Badruddin mejelaskan tentang pembatalan perkawinan. Terdapat dua hal terkait dengan pembatalan perkawinan yaitu batal demi hukum dan dapat dibatalkan. Kasus atau perkara yang termasuk ke dalam kategori batal demi hukum adalah kasus pernikahan yang tidak memenuhi rukun pernikahan, misalnya pernikahan sejenis. Pembatalan terhadap pernikahan sejenis dapat diajukan ke pengadilan agama dalam bentuk gugatan pembatalan. Sementara pernikahan yang dapat dibatalkan, adalah pernikahan yang cacat formil, misalnya pernikahan kedua tanpa ada izin poligami dari pengadilan agama.

Badruddin juga menjelaskan perbedaan akibat antara perceraian dengan pembatalan perkawinan. Perceraian menghasilkan masa iddah, nafkah iddah dan mut’ah, sementara ketiga hal tersebut tidak ada pada pembatalan perkawinan. Ketiadaan harta bersama juga menjadi pembeda keduanya. Pada pembatalan perkawinan, status pihak yang berperkara bukan berubah menjadi duda dan janda, melainkan berubah menjadi tidak ada pernikahan di antara keduanya sehingga tidak menimbulkan ada harta bersama. Namun, terkait dengan anak, anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan tetap berstatus anak dari pasangan suami istri yang dibatalkan.

“Nanti kalau didaftar ke dukcapil, anak dari pasangan suami istri yang dibatalkan itu tetap anak mereka, “ terang Badruddin.

Di akhir sesi, badruddin sampaikan harapannya bahwa melalui kegiatan sosialisasi kepada pihak eksternal ini dapat memberikan informasi jika layanan Pengadilan Agama Tangerang kepada masyarakat bukan hanya perceraian saja namun terdapat kewenangan dan layanan lainnya yang tentunya sangat membantu Masyarakat pencari keadilan. (win)