MONEV KINERJA HAKIM DAN SOSIALISASI PENANGANAN GRATIFIKASI, GOL KPK, SIWAS, BENTURAN KEPENTINGAN DAN WHISTLEBLOWING SYSTEM

Tangerang, 9 Juni 2026 – Pengadilan Agama Tangerang melaksanakan kegiatan Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja Hakim Bulan Juni 2026 yang dipimpin langsung oleh YM. Ketua Pengadilan Agama Tangerang, Dr. Hj. St. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H. Rapat ini digelar di Ruang Ketua Pengadilan Agama Tangerang pada hari Selasa, 9 Juni 2026, pukul 08.00 WIB dengan tujuan mengevaluasi efektivitas penanganan perkara dan merumuskan strategi peningkatan penyelesaian perkara. Kegiatan dilaksanakan sebagai sarana koordinasi, evaluasi, serta penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi hakim dalam memberikan pelayanan peradilan yang profesional dan berintegritas.

Dalam sambutannya, Ketua Pengadilan Agama Tangerang menyampaikan apresiasi atas kerja keras para hakim dalam menyelesaikan perkara tepat waktu. “Penyelesaian perkara adalah inti dari tugas peradilan. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan pelayanan hukum yang cepat, adil, dan transparan,” ujarnya. Beliau juga mengingatkan kembali agar para hakim menjelaskan hak para pihak dalam persidangan tentang pemilihan meditor hakim dan non hakim sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016. Ketua Pengadilan Agama Tangerang juga berpesan agar semua hakim menjaga integritas dan akuntabilitas dalam setiap langkah proses peradilan, serta adaptif terhadap perubahan dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan.

Sebagai bagian dari komitmen pembangunan Zona Integritas menuju WBBM dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), rapat ini dirangkaikan dengan sosialisasi pengawasan yang disampaikan oleh Wakil Ketua PA Tangerang, Dr. Saiful, S.Ag., M.H. Materi yang diangkat meliputi Pengendalian Gratifikasi (berdasarkan SK Kepala Bawas MA RI No. 28/BP/SK/III/2021), pemanfaatan aplikasi Gratifikasi Online (GOL KPK), Penanganan Benturan Kepentingan (sesuai SK Sekretaris MA RI No. 59A/Sek/SK/11/2014), serta Whistleblowing System (SIWAS) berdasarkan Perma No. 9 Tahun 2016.

Pengendalian Gratifikasi diatur dalam Keputusan Kepala Bawas MA RI Nomor: 28/BP/SK/III/2021. Dampak bola salju reformasi birokrasi dapat menggerakkan semua sektor kehidupan masyarakat. Pelayanan publik yang profesional, transparan dan agile dapat segera terwujud, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Penguatan implementasi program pengendalian gratifikasi memerlukan komitmen pimpinan hingga level unit kerja. Perlu juga sosialisasi mandiri serta implementasi nilai-nilai integritas, yakni membangun kesadaran melapor, serta lingkungan pengendalian yang transparan dan akuntabel. Salah satu akar masalah dari masih buruknya layanan publik adalah hubungan transaksional yang tidak sah antara pemohon izin dengan oknum petugas pelayanan. Menyadari hal itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembangkan program pengendalian gratifikasi. Salah satu caranya adalah melalui aplikasi Gratifikasi Online atau GOL KPK, sebuah aplikasi pelaporan gratifikasi.

Dalam rangka peningkatkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Penyelenggara Negara di lingkungan Pengadilan Agama Tangerang, serta meminimalisir terjadinya benturan kepentingan dan menyatukan pemahaman yang tidak seragam mengenai benturan kepentingan, sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang beragam dan sangat berpengaruh pada performance kinerja penyelenggara, serta dalam rangka optimalisasi kinerja Penyelenggara Pemerintah di Lingkungan Pengadilan Agama Tangerang, yang membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani.

Perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan terjadinya benturan kepentingan dari pejabat atau pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Tangerang di dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan tugasnya yang diatur dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 59A/Sek/SK/11/2014 tentang Pedoman Penaganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

“Potensi adanya benturan kepentingan harus dapat ditangani secara tepat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar setiap keputusan yang diambil telah dilandasi dengan pertimbangan yang profesional, obyektif, berintegritas, independen, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan”, ungkap Wakil Ketua PA. Tangerang  dalam penjelasannya.

Sedangkan terkait dengan sosialisasi Whistleblowing System, materi yang disampaikan mengenai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya. Whistleblowing System adalah aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI bagi siapa pun yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya. Melalui rapat monitoring, evaluasi dan sosialisasi ini, diharapkan seluruh hakim Pengadilan Agama Tangerang dapat terus meningkatkan profesionalisme, integritas, pengawasan dan kualitas pelayanan peradilan kepada masyarakat pencari keadilan. (Zb)