MENGUKUR PROFESIONALISME SANG PENGADIL

Beri aku seorang hakim yang jujur dan cerdas dengan undang-undang paling buruksekalipun akan kuberikan putusan yang adil

Oleh : Dr. St. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H.

Pernyataan Taverne diatas tentu mengingatkan kita tentang seorang sang pengadil, hakim. Hakim yang merupakan personifikasi lembaga penegak hukum (peradilan), pengemban amanah yang berat, dituntut mempunyai intelektualitas yang tinggi terutama dalam membuat putusan, bahkan lebih dari itu juga harus memiliki integritas moral yang tinggi, memiliki kapasitas keimanan dan ketakwaan yang mapan. Hakim dan peradilan merupakan dua unsur yang sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa, bukan hanya karena kita negara hukum yang menganut prinsip rule of law.
Hakim yang merupakan salah satu unsur peradilan memiliki peran dan posisi yang urgen, maka profesionalisme haruslah merupakan salah satu poin penting yang harus dimiliki seorang hakim dalam menjalan peran, tugas, fungsi dan wewenangnya. Hal senada juga disebutkan dalam Beijing Statement of Principles of the Independence of the Judiciary in the Law Asia Region (selanjutnya diamandemen di mMnila 28 Agustus 1997) yang menyatakan bahwa profesionalisme hakim dibangun di atas tiga pilar utama yang diperlukan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan yaitu nilai-nilai kecakapan (competence), kejujuran (integrity), dan kemerdekaan (independence).
Menurut Lores Bagus, langkah hakim menentukan putusan adalah langkah yang bersifat sintesis, yaitu penyatuan beberapa ide untuk menciptakan suatu struktur konseptual yang sempurna atau lengkap sebagai salah satu langkah terpenting suatu kesadaran. Fakta hukum yang didukung bukti-bukti yang relevan, dasar-dasar perundangan-undangan, pilihan doktrin dan yurisprudensi, yang kesemuanya disintesiskan oleh hakim dengan menggunakan ilmu hukum yang berfungsi mencari asas hukum dalam hukum positif.
Peningkatan kualitas putusan hakim yang merupakan langkah konkretisasi dan kristalisasi hukum dan undang-undang termasuk di dalamnya asas-asas hukum berupa rangkaian nilai hukum yang merupakan simbol kehormatan dan keluhuran martabat serta prilaku hakim. Dengan demikian tidak berlebihan jika dikatakan putusan hakim yang benar dan adil merupakan cermin nurani dan akal budi seorang hakim.

Profesionalisme sendiri mempunyai makna yang berhubungan dengan profesi dan memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya, (KBBI, 1994). Sedangkan profesionalisme adalah tingkah laku, keahlian atau kualitas dan seseorang yang professional (Longman, 1987). Artinya seseorang dapat dikatakan memiliki profesionalisme jika memiliki keahlian atau kompetensi yang layak sesuai bidang tugasnya dan pendapatan yang layak sesuai kebutuhan hidupnya.
Profesionalisme sendiri mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

Adanya ketrampilan yang tinggi dalam suatu bidang serta kemahiran dalam menggunakan peralatan tertentu yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas yang bersangkutan dengan bidang tadi.
Adanya ilmu dan pengalaman serta kecerdasan dalam menganalisis suatu masalah dan peka di dalam membaca situasi cepat dan tepat serta cermat dalam mengambil keputusan terbaik atas dasar kepekaan.
Adanya sikap berorientasi ke depan sehingga punya kemampuan mengantisipasi perkembangan lingkungan yang terbentang di hadapannya.
Adanya sikap mandiri berdasarkan keyakinan akan kemampuan pribadi serta terbuka menyimak dan menghargai pendapat orang lain, namun cermat dalam memilih yang terbaik bagi diri dan perkembangan pribadinya.
Secara teoritis menurut Gilley dan Eggland (1989), standar profesional dapat diketahui melalui empat perspektif pendekatan, yaitu :

Pendekatan berorientasi filosofi :

Pendekatan lambang professional : Lambang professional yang dimaksud antara lain seperti sertifikasi, lisensi, dan akreditasi.
Pendekatan sikap individu : pendekatan ini melihat bahwa layanan individu pemegang profesi diakui oleh umum dan bermanfaat bagi penggunanya.
Pendekatan electic : ini merupakan pendekatan yang menggunakan prosedur, teknik, metode dan konsep dari berbagai sumber, sistem,dan pemikiran.

2. Pendekatan orientasi perkembangan :

Berkumpulnya individu-individu yang memiliki minat yang sama terhadap suatu profesi.
Melakukan identifikasi dan adopsi terhadap ilmu pengetahuan tertentu untuk mendukung profesi yang dijalaninya.
Terorganisir secara formal pada suatu lembaga yang diakui oleh pemerintah dan masyarakat sebagai sebuah organisasi profesi.
Membuat kesepakatan mengenai persyaratan profesi berdasarkan pengalaman atau kualifikasi tertentu.
Menentukan kode etik profesi yang menjadi aturan main dalam menjalankan sebuah profesi yang harus ditaati oleh semua anggota profesi yang bersangkutan.
Revisi persyaratan berdasarkan kualifikasi tertentu seperti syarat akademis dan pengalaman melakukan pekerjaan di lapangan.

3. Pendekatan orientasi karakteristik :

Kode etik profesi yang merupakan aturan main dalam menjalankan sebuah profesi.
Pengetahuan yang terorganisir yang mendukung pelaksanaan sebuah profesi.
Keahlian dan kompetensi yang bersifat khusus.
Tingkat pendidikan minimaldari sebuah profesi. Ini penting untuk menjaga mutu profesi yang bersangkutan.
Sertifikat keahlian yang harus dimiliki sebagai salah satu lambing professional.
Proses tertentu sebelum memangku profesi untuk bisa memikul tugas dan tanggung jawab dengan baik.
Adanya kesempatan untuk menyebarluaskan dan bertukar ide di antara anggota.
Adanya tindakan disiplin dan batasan tertentu jika terjadi malpraktik dan pelanggaran kode etik profesi.

4. Pendekatan orientas non-tradisional :

Perspektif pendekatan non-tradisional menyatakan bahwa seseorang dengan bidang ilmu tertentu diharapkan mamapu melihat dan merumuskan karakteristik yangunik dan kebutuhan sebuah profesi.
Profesionalisme hakim sebagai salah satu unsur peradilan untuk memberikan keadilan kepada masyarakat dapat diukur dari aspek :

Penguasaan ilmu hukum
kemampuan berfikir yuridis
kemahiran yuridis
kesadaran serta komitmen profesional
a.d.1. Penguasaan hakim terhadap ilmu hukum. Aspek ini dapat dilihat dari bagaimana pengetahuan dan penguasaan serta pengembangan secara sistematis, metodis dan rasional atas asas-asas, kaidah-kaidah dan/atau aturan-aturan hukum, baik pada tingkat lokal, nasional, transnasional maupun internasional, juga pada tataran hukum dasar atau bidang-bidang hukum dalam berbagai sektor kehidupan manusia dan putusan yang dibuat.

tataran hukum dasar atau bidang-bidang hukum dalam berbagai sektor kehidupan manusia dan putusan yang dibuat.
Misalnya dalam perkara perdata terlihat dalam ketepatan hakim dalam menerapkan hukum. Ketepatan dalam menerapkan hukum pada dasarnya menunjukan tingkat penguasaan ilmu hukum. Hakim dengan tingkat penguasaan ilmu hukum yang rendah tentu akan mengalami kesulitan bahkan mungkin kesalahan dalam menetapkan hukum yang harus diterapkan dalam memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya.
Dari sudut kompetensi-keras (hard competence), profesionalisme hakim diukur antara lain dari mutu putusannya. Putusan atas suatu perkara ditentukan oleh penguasaan hakim atas bidang-bidang keilmuan terkait. Di Indonesia, setidaknya untuk saat ini tuntutan penguasaan keilmuan yang variatif semacam itu jelas sukar dipenuhi. Oleh karena itu menurut studi UNODC (United Nations Office on Drug and Crime) tahun 2006, yang perlu lebih diupayakan adalah penekanan hakim pada bidang spesialisasi tertentu. Dengan penguasaan yang lebih optimal dan spesifik atas materi persidangan, diharapkan putusan hakim akan lebih berkualitas. Penguasan ilmu hukum yang mendalam sangat penting bagi seorang hakim, apalagi hakim berwenang melakukan penggalian, penemuan hukum dan penciptaan hukum.
a.d.2. Kemampuan berfikir yuridis. Aspek ini dapat dilihat dari indikator bagaimana kemampuan menalar hakim dalam kerangka tatanan hukum yang berlaku (baik dalam tataran lokal, nasional, transnasional maupun internasional) untuk mengidentifikasi hak dan kewajiban manusia dalam pergaulan hidup dengan mengacu kepada upaya mewujudkan cita-cita hukum (rechtsidee) yang mencakup ide kepastian hukum, prediktabilitas, kemanfaatan social dan keadilan yang harus diwujudkan dalam masyarakat melalui penegakan kaidah-kaidah hukum.
Penalaran hukum (legal reasoning) menurut Neil Mac Cormick adalah “……….. one branch of practical reasoning, which is the application by humans oftheir reason to deciding how it is right to conduct themselves in situations of choice” Menurut batasan ini bisa dikatakan hukum adalah alat berfikir praktis (untuk mengubah keadaan) bukan sekadar berfikir teoritis (untuk menambah pengetahuan).
Penalaran hukum (legal reasoning) sangat dipengaruhi oleh sudut pandang subjek-subjek yang melakukan penalaran yang dipengaruhi antara lain karena latar belakang keluarga sistem hukum (parent legal system), dan posisi di penalar sebagai partisipan (medespeler) dan/atau pengamat (toeschouwer). Sudut-sudut pandang ini kemudian bermuara menjadi orientasi berfikir yuridis yakni berupa model-model penalaran dalam disiplin hukum yang biasanya dikenal sebagai aliran-aliran filsafat hukum.
Termasuk ide kemampuan legal reasoning adalah kemahiran intelektual:

Mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah-masalah hukum dalam rangka pengambilan keputusan hukum (legal decision making) yang tepat.
Misalnya dalam perkara perdata kemampuan tersebut bisa dilihat dari cara hakim menggunakan hukum untuk memeriksa dan mempertimbangkan perkara (kesesuaian dengan kaidah hukum), memeriksa dan mempertimbangkan putusan provisi dan putusan serta merta, memeriksa dan mempertimbangkan sita jaminan/sita revindikatoir serta membuat putusan untuk perkara yang diperiksanya. Pengkajian terhadap hal-hal di atas pada dasarnya menunjukan kemampuan menalar hakim. Hakim yang kemampuan menalarnya kurang memadai tentu akan mengalami kesulitan dalam memberikan pertimbangan sesuai dengan norma atau kaidah hukum yang berlaku.
a.d.3. Kemahiran yuridis. Aspek ini mencakup keterampilan atau kecakapan dalam menelusuri dan menemukan bahan-bahan hukum (legal materials) serta kemampuan untuk menangani bahan-bahan hukum yang ada (menggunakan doktrin dan yurisprudensi). Dengan kata lain kemahiran yuridis adalah kemampuan untuk memahami secara kontekstual relevansi, menafsirkan dan menerapkan kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan sumber-sumber hukum lain yang relevan. Sehingga dalam pengertian ini kemahiran yuridis hakim dalam membuat putusan bisa diukur dari cara hakim merujuk pada yurisprudensi dan/atau doktrin yang ada serta cara bagaimana menggunakan rujukan tersebut dalam pertimbangan hukumnya.
Dalam sistem hukum Erofa Kontinental, pada dasarnya hakim tidak wajib menggunakan dan mengkuti yurisprudensi atau pendapat para ahli hukum (doktrin). Namun demikian untuk memperkuat argumen atau pertimbangannya sangat disarankan bagi majelis hakim untuk menggunakan kaidah-kaidah hukum yang telah diakui Mahkamah Agung dalam Yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum. Selain itu pendapat ahli berupa doktrin dalam sistem hukum Indonesia juga diakui sebagai salah satu sumber hukum dapat digunakan untuk memperkuat argumentasi dalam membuat putusan.
a.d.4. Kesadaran serta komitmen profesional. Aspek ini mencakup upaya penumbuhan sikap, kepekaan dan kesadaran etik profesional, khususnya berkenaan dengan pembebanan profesi hukum sebagai profesi yang berorientasi pada upaya mewujudkan keadilan dalam masyarakat serta profesi hukum sebagai profesi yang terhormat (officium nobile).
Perlu direnungi bersama terutama dikalangan profesi hakim, makna professional yaitu jika dalam pekerjaan bagaimana pun situasinya, baik dalam fasilitas yang cukup baik atau kurang baik, tetapi harus melakukan setiap pekerjaan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, dan tidak harus melulu dengan meningkatkan kesejahteraan, perubahan gaji dan tunjangan hakim, hal itu tidak menjamin kenyataannya belum memberikan kesan bahwa peradilan adalah tempat yang bersih dari korupsi. Bahwa peradilan yang bersih dan berwibawa dapat dibangun dengan menciptakan profesionalitas para hakim. Prinsip dasar inilah yang harus dijunjung hakim dalam menjalankan tugas maupun berinteraksi sosial. Salah satu yang mempengaruhi tingginya indeks persepsi korupsi di Indonesia adalah system peradilan yang korup, terjadi mafia peradilan, aparat penegak hukum menerima suap. Semua itu menimbulkan persepsi negatif terhadap peradilan kita.
IKAHI dengan programnya meningkatkan profesionalisme hakim antara lain, membangun dan membina suatu jiwa korps yang tinggi antar para hakim, dan bagaimana meningkatkan jiwa profesional dan kualitas para hakim, dan meningkatkan kesejahteraan para hakim. Program-program yang sudah direncanakan itu bisa dikembangkan lagi sesuai kebutuhan, misalnya meningkatkan profesionalitas hakim atau meningkatkan SDM melalui seminar, saresehan, atau forum diskusi baik sesama hakim sendiri maupun dengan bekerja sama dengan perguruan tinggi. Pengadaan seminar yang bertujuan meningkatkan kualitas hakim itu sendiri, dari yang semula tidak tahu menjadi tahu. Misalnya perkembangan hukum baru, hukum bisnis, masalah teknologi informasi, masalah perdagangan internasional. Persoalan ini mungkin pada waktu kuliah belum ditemukan.
Hakim itu harus profesional dan bukan hanya tuntutan dari institusi Mahkamah Agung. IKAHI mengharapkan agar hakim selalu menjaga profesional, selalu menjaga integritasnya sebagai hakim, selalu berkompeten, berwibawa adil dan jujur sebagai hakim, Itu idealnya yang dikehendaki IKAHI tapi bila dalam perjalanannya ada yang menyimpang dari harapan. Hal ini yang biasa ada hakim yang menyimpang daripada idealnya.
Meski demikian IKAHI terus menuntut hakim selalu profesional, haus akan ilmu selalu meningkatkan keterampilannya terutama di bidang hukum. Dapat disimpulkan bahwa mengukur profesionalisme bukanlah hal yang mudah karena profesionalisme tersebut diperoleh melalui suatu proses professional, yaitu proses evolusi dalam mengembangkan profesi ke arah status profesional yang diharapkan.