DISPENSASI KAWIN DALAM TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Oleh : Hj. St. Zubaidah, S.Ag.,S.H.,M.H.

A. DISPENSASI KAWIN

Negara dan Pemerintah membuat batasan minimal umur sesorang dapat melakukan pernikahan, karena mempunyai kepentingan sekaligus kewajiban untuk mengawal dan mengarahkan perkawinan sebagai institusi sosial yang melindungi sekaligus mengangangkat harkat dan martabat perempuan.1 Di Indonesia untuk memberikan perlindungan serta menjaga agar perkawinan dapat berjalan dengan baik, sehat dan terjaga kelanggengannya, maka dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diberikan batasan umur seseorang dapat melakukan perkawinan, agar terwujud sebuah perkawinan yang ideal dengan umur yang matang. Batasan umur yang ditetapkan adalah 19 bagi laki-laki dan 16 bagi perempuan, (Pasal 7 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974). Dalam pasal ini terkandung beberapa prinsip untuk menjamin cita-cita luhur perkawinan, yaitu asas sukarela, partisipasi keluarga dan kedewasaan calon mempelai (kematangan fisik dan mental kedua calon mempelai.2 Kematangan fisik dan mental kedua calon mempelai yang merupakan hal yang urgen karena dalam perkawinan kedewasaan dan rasa tanggung jawab yang besar sangat diperlukan dalam membentuk keluarga. Kedewasaan ini diaplikasikan dengan pola relasi yang sejajar dan menganggap pasangan sebagai mitra/partner, sehingga komunikasi dalam rumah tangga tersebut berjalan sesuai harapan. Prinsip kematangan calon mempelai juga dimaksudkan bahwa calon suami isteri harus telah matang jasmani dan rohani untuk melangsungkan perkawinan, agar dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan.
Keluarga bahagia dan sejahtera perlu dipersiapkan dalam perkawinan yang matang antara lain persiapan fisik. Dengan bekal kesehatan, kedewasaan serta kemampuan membiayai hidup rumah tangga, berarti calon suami isteri yang akan memasuki kehidupan rumah tangga telah menyiapkan modal dasar bagi usaha membina dan mengembangkan kehidupan rumah tangga. Tanpa persiapan fisik seperti itu, kehidupan dan kelapangan rumah tangga akan menjadi rawan, akhirnya mengakibatkan kegagalan. Oleh karena itu, harus dicegah adanya perkawinan di bawah umur.
Meskipun dalam Undang-Undang telah menetapkan batasan usia perkainan sedemikian rupa, namun tidak menutup kemungkinan seseorang menikah di bawah umur tersebut. Seseorang yang belum mencapai umur yang ditetapkan tetap dapat melakukan perkawinan dengan syarat mendapatkan izin dari walinya dan dari Pengadilan Agama. Di Pengadilan Agama permohonan izin menikah ini disebut dengan permohonan Dispensasi Kawin.
Dispensasi kawin secara absolut memang menjadi kompetensi Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) jis Pasal 63 UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 49 huruf (a) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009. Ihwal mengapa seseorang memerlukan lembaga hukum ini sebenarnya hanya persoalan umur. Dalam hal ini, ketika seseorang belum mencapai batas minimal usia yang diizinkan oleh undang-undang untuk perkawinan, yaitu usia 19 tahun bagi calon mempelai pria dan
16 tahun bagi calon mempelai pria. Dengan kata lain, apabila seseorang ingin melangsungkan perkawinan sementara usianya belum mencapai batas usia minimal tersebut, maka dia harus mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama.
Seperti di Pengadilan Agama Rantau tercatat pada tahun 2016 perkara yang diterima sebanyak 538 perkara dan 39 perkara diantaranya adalah perkara Dispensasi Kawin, sedangkan pada tahun 2017 sampai dengan bulan Juli 2017 perkara yang diterima sebanyak 262 perkara dan 29 perkara Dispensasi Kawin. Pengadilan Agama juga berwenang membuat penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak, adopsi berdasarkan hukum Islam, gugatan/permohonan pengakuan anak, gugatan nafkah anak, isbat nikah dalam rangka untuk mengurus akta kelahiran anak dll. Itu diantara kewenangan Pengadilan Agama yang ada keterkaitannya dengan Undang-undang Perlindungan Anak.

B. PENGERTIAN ANAK DARI BERBAGAI PERUNDANGAN

Dilihat dari berbagai peraturan perundangan, ternyata memberikan batasan umur yang berbeda tentang siap yang disebut dengan anak. Berikut ini beberapa batasan umur seorang disebut sebagai anak, antara lain :

KUHperdata Tahun 1847 pasal 330 ayat (1) “Seorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun“.

KUHP Pasal 45 “ anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum berumur 16 tahun

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 ayat 2 “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.”

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan “Perkawinan hanya diizinkan bila pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun.

Konvensi Hak-hak Anak yang dikeluarkan pada tahun 1989 “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal”

Undang -Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 1 ayat 1 “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin“

Undan g-Undang Nomor 25 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat 20 “anak adalah orang laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 tahun”

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM Pasal 1 ayat 5 “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, terrnasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 1 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”

Undan g-Undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 ayat 5 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.“

Undang -Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 1 ayat 4 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun“

C. BATASAN UMUR MENIKAH DALAM ISLAM

Agama Islam tidak memberikan batasan umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang tertera dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Syari’at Islam hanya menetapkan ukuran kedewasan seseorang apabila ia telah baligh. Para ulama ahli fikih sepakat dalam menentukan taklif yaitu ketika sudah keluar mani bagi laki-laki dan sudah haid bagi perempuan.3 Begitu juga dalam kitab-kitab fikih juga tidak dibicarakan usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan, bahkan kitab-kitab fikih memperbolehkan kawin antara laki-laki dan perempuan yang masih kecil, baik kebolehan tersebut dinyatakan secara jelas maupun secara tidak langsung sebagaimana setiap kitab fikih menyebutkan kewenangan wali mujbir mengawinkan anak-anak yang masih kecil atau perawan.4 Hak ijbar hanya dimiliki ayah dan kakeknya saja dengan tanpa seizin wanita tersebut, namun dianjurkan meminta izin putrinya.5 Kebolehan tersebut dikarenakan tidak ada ayat Al-Qur’an yang secara jelas menyebut tentang batas usia perkawinan dan tidak pula ada hadis Nabi yang secara langsung menyebut batas usia untuk melangsungkan perkawinan. Seperti halnya pasal 7 ayat (1) yang mengatur tentang batas usia melangsungkan perkawinan.
Al-Qur’an secara konkrit tidak menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan, batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana dalam surat an-Nisa’ ayat 6 yang artinya:“Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta) maka serahkanlah kepada mereka hartanya, “ Kalimat sudah cukup umur untuk menikah adalah setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami dan memimpin keluarga, hal ini tidak akan bisa berjalan sempurna, jika belum mampu mengurus harta kekayaan. Berdasarkan ketentuan umum tersebut, para ahli fiqih dan ahli undang-undang sepakat menetapkan, seseorang diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur (baligh).
Walaupun dalam al-Qur’an secara konkrit tidak menentukan batas usia pernikahan, namun UU Perkawinan menentukan batasan usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan dan sebagai salah satu syarat perkawinan. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 7 ayat (1). Meski telah ditentukan batas umur minimal, tampaknya undang-undang memperbolehkan penyimpangan terhadap syarat umur tersebut, melalui Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan dalam hal penyimpangan terhadap
Agama Islam tidak memberikan batasan umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang tertera dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Syari’at Islam hanya menetapkan ukuran kedewasan seseorang apabila ia telah baligh. Para ulama ahli fikih sepakat dalam menentukan taklif yaitu ketika sudah keluar mani bagi laki-laki dan sudah haid bagi perempuan.3 Begitu juga dalam kitab-kitab fikih juga tidak dibicarakan usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan, bahkan kitab-kitab fikih memperbolehkan kawin antara laki-laki dan perempuan yang masih kecil, baik kebolehan tersebut dinyatakan secara jelas maupun secara tidak langsung sebagaimana setiap kitab fikih menyebutkan kewenangan wali mujbir mengawinkan anak-anak yang masih kecil atau perawan.4 Hak ijbar hanya dimiliki ayah dan kakeknya saja dengan tanpa seizin wanita tersebut, namun dianjurkan meminta izin putrinya.5 Kebolehan tersebut dikarenakan tidak ada ayat Al-Qur’an yang secara jelas menyebut tentang batas usia perkawinan dan tidak pula ada hadis Nabi yang secara langsung menyebut batas usia untuk melangsungkan perkawinan. Seperti halnya pasal 7 ayat (1) yang mengatur tentang batas usia melangsungkan perkawinan.
Al-Qur’an secara konkrit tidak menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan, batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana dalam surat an-Nisa’ ayat 6 yang artinya:“Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta) maka serahkanlah kepada mereka hartanya, “ Kalimat sudah cukup umur untuk menikah adalah setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami dan memimpin keluarga, hal ini tidak akan bisa berjalan sempurna, jika belum mampu mengurus harta kekayaan. Berdasarkan ketentuan umum tersebut, para ahli fiqih dan ahli undang-undang sepakat menetapkan, seseorang diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur (baligh).
Walaupun dalam al-Qur’an secara konkrit tidak menentukan batas usia pernikahan, namun UU Perkawinan menentukan batasan usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan dan sebagai salah satu syarat perkawinan. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 7 ayat (1). Meski telah ditentukan batas umur minimal, tampaknya undang-undang memperbolehkan penyimpangan terhadap syarat umur tersebut, melalui Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Sayangnya undang-undang tidak menyebutkan syarat-syarat atau alasan-alasan dalam pengajuan dispensasi, seperti hubungan luar nikah yang sangat dilarang, hal ini tersirat dalam surat an-Nur ayat 3 yang artinya: “Lelaki pezina tidak menikah, kecuali dengan perempuan pezina atau perempuan musyrik. Dan perempuan pezina tidak dinikahi, melainkan oleh lelaki pezina atau lelaki musyrik. Dan diharamkan yang demikian itu kepada semua mukmin.”
Dengan adanya aturan penyimpangan yang tertera pada pasal 7 ayat (2) membuka peluang masyarakat untuk melakukan bentuk penyelewengan berupa perkawinan di bawah umur dengan berbagai alasan. Bahkan yang sering terjadi adalah perkawinan di bawah umur dikarenakan hamil di luar perkawinan atau lebih tepatnya zina. Selain itu, ada pula alasan melakukan perkawinan di bawah umur dikarenakan takut atau khawatir zina. Apapun alasannya, hal yang perlu diperhatikan oleh masyarakat adalah dampak dari perkawinan di bawah umur tersebut. Kematangan fisik dan mental belum diperoleh oleh pasangan perkawinan di bawah umur.

D. PEMBERIAN DISPENSASI KAWIN MENURUT UU PERLINDUNGAN ANAK

Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak dibuat berdasarkan empat prinsip (pasal 2 UU Perlindungan Anak ), yaitu :
a. Non-diskriminasi;
b. Kepentingan terbaik bagi anak;
c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan;
d. Penghargaan terhadap anak.

Selanjutnya, di dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa ada beberapa hak anak yang harus dipenuhi, yaitu :

Hak untuk mendapatkan pendidikan;
Anak berhak untuk mendapatkan pendidikan, jika anak yang dibawah umur telah menikah secara otomatis pendidikan anak tersebut terbengkalai karena mereka harus mengurusi anak dan suaminya. Padahal yang kita ketahui pendidikan sangat penting, karena pendidikan sebagai bekal di masa depan. Jadi anak berhak mendapatkan pendidikan.
Hak untuk berpikir dan berekspresi;
Sesuai UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orangtuanya. Dengan pernikahan dibawah umur tentunya anak sudah tidak lagi bisa mengekspresi diri dan berpikir sesuai dengan usianya karena dituntut melaksanakan berbagai kewajiban sebagai seorang istri.
Hak untuk menyatakan pendapat dan didengar pendapatnya;
Dalam kasus pernikahan dibawah umur, perlu dipertanyakan apakah anak telah dimintai pendapatnya dan didengar pendapatnya. Sebab, pada kenyataannya orang dewasa cenderung memandang anak belum mampu menentukan keputusan sendiri, yang akhirnya orang dewasalah yang mengambil keputusan dan mengatasnamakan “ kepentingan yang terbaik untuk anak”. Padahal, banyak motif pernikahan anak dibawah umur berdasarkan kepentingan orang dewasa atau orangtua, umpamanya motif ekonomi.
Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu, bergaul dengan teman sebaya, bermain, berekspresi dan berkreasi;
Dengan pernikahan dibawah umur, anak tidak lagi dapat memanfaatkan waktu luang dan bergaul, bermain serta berekpresi dengan teman-teman sebaya. Anak yang menikah dibawah umur di’karbit’ menjadi orang dewasa yang mempunyai tanggungjawab terhadap rumah tangga, suami dan anak-ankanya.
Hak untuk mendapatkan perlindungan
Hak perlindungan ini sejalan dengan Pasal 2 ayat (3)(4) UU tentang Kesejahteraan Anak, yang menyebutkan: “ anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudag dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan dan menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar”.6 Anak mestinya dilindungi dari hal-hal yang membawa dampak negatif bagi perkembangannya, baik fisik maupun psikis. Dengan perkawinan dibawah umur, perlindungan orangtua yang tulus dan sejati menjadi berkurang karena beralih kepada suami. Anak seharusnya dilindungi dari pernikahan dini yang berdampak pada perkembangannya, baik secara fisik maupun psikis. UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Aanak sudah memuat ancaman pidana bagi pelanggarannya. Dalam permasalahan pernikahan anak dibawah umur, dalam pasal 82 UU Perlindungan Anak dinyatakan bahwa barang siapa melakukan bujukrayu, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, maka dapat dijerat pidana penjara 3-15 tahun dan denda balik banyak Rp.300.000.000,00-dan paling sedikit Rp.60.000.000,00
Pada dasarnya perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya dua hal yaitu hak-hak anak dan kesejahteraan anak. Apapun perbuatan yang dilakukan oleh orang tua atau para pihak yang terlibat dengan anak harus memperhatikan dua tujuan tersebut. Kepentingan terbaik bagi anak harus didahulukan. Para pihak yang terlibat dengan dispensasi kawin harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh akan hak-hak anak dan juga kesejahteraan anak baik lahiriah maupun bathiniah, baik fisik maupun psikis. Dalam hal ini yang dimaksud hak-hak anak adalah berbagai kebutuhan dasar yang seharusnya diperoleh anak untuk menjamin kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungan dari segala bentuk perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak, baik yang mencakup hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya.
Orang tua memegang peranan yang cukup penting terhadap terwujudnya perlindungan anak dan kesejahteraan anak. Meskipun undang-undang perkawinan telah mengatur batasan usia minimal perkawinan bagi laki-laki berumur 19 tahun dan bagi wanita berumur 16 tahun, orang tua tidak boleh serta merta mengizinkan atau merestui perkawinan tersebut. Orang tua harus mampu berfikir jernih dan bijaksana dalam mengambil keputusan terkait perkawinan bagi anak-anak mereka. Orang tua wajib mencegah terjadinya perkawinan apabila dirasa perkawinan tersebut justru akan mengakibatkan hal-hal negatif bagi calon mempelai. Orang tua memikul tanggungjawab sepenuhnya atas segala akibat negatif dari perkawinan anak-anaknya. Kewajiban orang tua ini sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Apabila melihat ketentuan Pasal 26 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan tegas melarang terjadinya pernikahan anak di bawah umur yang belum mencapai usia 18 tahun, begitu juga batasan usia nikah dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974. Namun, pada saat yang sama Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di dalamnya juga memperbolehkan seseorang untuk mengajukan permohonan dispensasi Kawin. Sepintas ada kontradiksi antara UU Perlindungan Anak dengan UU Perkawinan perihal perkawinan anak di bawah umur. Untuk itu, adanya kontradiksi pasal-pasal dari kedua Undang-undang tersebut dibutuhkan ketelitian yang mendalam dalam mencari titik temu dalam penyelesaian dispensasi kawin.

UU Perlindungan Anak tetap harus dijadikan sebagai bahan dalam memutuskan perkara yang berkaiatan dengan usia pernikahan, namun tetap saja tidak dapat menutup kemungkinan terjadinya dispensasi kawin yang juga memiliki sandaran yuridis dalam perundang-undangan. Perlu diketahui pula bahwa dispensasi kawin merupakan aturan khusus sementara Undang-undang perlindungan anak tepatnya Pasal 26 ayat
(1) huruf c merupakan aturan yang bersifat umum. Perbedaan-perbedaan batas usia dewasa ini bukanlah merupakan hal yang salah, asalkan dalam implementasinya pada kepentingan-kepentingan yang dialami warga Negara Indonesia mengacu pada asas Lex specialist derogate legi generalis (hukum yang khusus menyampingkan hukum yang umum) dan dapat terwujud secara tepat sasaran.
Perkawinan di bawah umur jelas bertentangan dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa yang dinamakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Dari pengertian anak tersebut, dapat dikatakan bahwa untuk seseorang yang belum berusia 18 tahun seharusnya memperoleh haknya yaitu berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak tersebut juga berkaitan dengan hak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Hal inilah yang seharusnya menjadi pertimbangan, baik bagi pelaku perkawinan di bawah umur terlebih lagi bagi orang tua.
Peran orang tua sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak yaitu berperan dalam mensosialisasikan nilai-nilai kebaikan dan norma yang berlaku atau yang diharapkan masyarakat kepada anak mereka yang dimulai dari masalah-masalah kecil yang terjadi dalam keluarga sesuai dengan tahap perkembangan usia anak.7 Tugas utama orang tua adalah mendidik anaknya menjadi generasi bangsa yang bermanfaat bagi orang lain. Hal inilah yang patut diperhatikan oleh para orang tua sekarang, dengan mendorong dan memotivasi anak dalam menggapai cita-citanya. Akan tetapi, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut menjadi terbentur, yakni faktor ekonomi, adat dan budaya.8 Tidak hanya di kota-kota besar perkawinan di bawah umur juga terjadi dan dilakukan masyarakat Kabupaten Tapin. Hal ini dapat dilihat dari daftar perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Tapin (Rantau) mayoritas dilatar belakangi oleh anak para Pemohon telah menjalin hubungan asmara yang begitu dekat dan dikhawaatirkan akan terjadi perbuatan yang melanggar norma agama.
Oleh karena itu patut menjadi pertimbangan orang tua untuk tidak menikahkan anaknya di usia dini, sebagaimana diatur dalam UU No. 23 tahun 2002 bahwa : Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
a. Mengasuh, memelihara, mendidik, danmelindungi anak;
b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. (Pasal 26 UU No. 23 tahun 2002)
Dasar ini patut dipegangi oleh orang tua untuk lebih mengedepankan pendidikan anaknya agar kelak anak menjadi pribadi yang mandiri sesuai dengan perkembangan usianya. Kenyataan budaya dan adat perkawinan di bawah umur yang masih terjadi di Indonesia dapat diminimalisir dengan upaya pencerahan paradigma orang tua, tentunya butuh dukungan dari semua pihak termasuk pemerintah.
Beberapa orang tua dulu berpikir dengan menikahkan anaknya di usia dini adalah pilihan yang tepat. Karena bagi anak perempuan umur di atas 20 tahun merupakan umur yang sudah dianggap tua, dan jika anak perempuan belum juga menikah diatas umur itu, hal tersebut dianggap menjadi aib keluarga, bahkan ada semacam paradigma lebih baik mempunyai anak janda muda dari pada punya anak perawan tua. Dengan menikahkan anak di bawah umur disinyalir berpotensi mengguncang harmoni sosial, karena didalamnya dikhawatirkan terjadi bentuk kekerasan terhadap yang bersangkutan, perampasan hak, perdagangan anak, dan juga kejahatan pedophilia.
Dalam konteks hak anak, sangatlah jelas seperti yang tercantum dalam pasal 26 ayat 1 butir c UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak. Pada prespektif hak anak pencantuman kalimat tersebut merupakan keharusan yang harus menjadi perhatian bersama, hal ini disebabkan anak-anak yang terpaksa menikah dalam usia yang masih tergolong anak dilihat dari aspek hak anak, mereka akan terampas hak-haknya, seperti hak bermain, hak pendidikan, hak untuk tumbuh berkembang sesuai dengan usianya dan pada akhirnya adanya keterpaksaan untuk menjadi orang dewasa mini.
Disisi lain, terjadinya pernikahan anak di bawah umur seringkali terjadi atas dasar faktor ekonomi (kemiskinan). Banyak orang tua dari keluarga miskin beranggapan bahwa dengan menikahkan anaknya, meskipun anak yang masih di bawah umur akan mengurangi beban ekonomi keluarga dan dimungkinkan dapat membantu beban ekonomi keluarga tanpa berpikir akan dampak positif ataupun negatif terjadinya pernikahan anaknya yang masih di bawah umur. Kondisi ini pada akhirnya memunculkan aspek penyalahgunaan “kekuasaan” atas ekonomi dengan memandang bahwa anak merupakan sebuah property/asset keluarga dan bukan sebuah amanat dari Tuhan yang mempunyai hak-hak atas dirinya sendiri serta yang paling keji adalah menggunakan alasan terminologi agama.
Adanya gambaran fenomena tersebut diatas, beberapa hal yang harus dilakukan dalam memberikan perlindungan anak secara komprehensif adalah:

Memberikan pemahaman kepada keluarga dan masyarakat tentang hak-hak anak yang melekat pada diri seorang anak itu sendiri;
Memberikan pemahaman tentang kesehatan reproduksi sejak anak-anak;
Mendorong keluarga dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang ramah anak;
Adanya kebijakan negara yang lebih melindungi hak anak terutama dalam peraturan tentang persoalan pernikahan anak di bawah umur.
Substansi Hukum Islam adalah menciptakan kemaslahatan sosial bagi manusia pada manusia kini dan masa depan. Hukum Islam bersifat humanis dan selalu membawa rahmat bagi semesta alam. Apa yang pernah digaungkan Imam Al-Syatiby dalam magnum opusnya ini harus senantiasa kita perhatikan. Hal ini bertujuan agar Hukum Isam tetap selalu up to date, relevab dan mampu merespn dinamika perkembangan zaman.
Permasalahannya adalah baik kebijakan pemerintah maupun hukum agama sama-sama mengandung unsur maslahat. Pemerintah melarang perkawinan anak dibawah umur dengan berbagai pertimbangan. Begitu pula agama tidak membatasi usia perkawinan secara tegas, yang ternyata juga mempunyai nilai positif. Menyikapi masalah tersebut, Izzudin Ibnu Abdusallam dalam bukunya kemaslahatan, maka dituntut untuk menakar mana maslahat yang lebih utama dilaksanakan.
Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memuat aturan yang kurang lebih sama. Pada pasal 15, KHI menyebutkan bahwa batas usia perkawinan sama seperti pasal 7 Undang-Undang Perkawinan. Demikian juga soal dispensasi perkawinan di bawah umur. Bedanya, di dalam KHI disebutkan sebuah alasan mengapa dispensasi itu bisa diberikan, yaitu untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga.10 Kenyataan di lapangan menunjukkan, bukannya melahirkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan di bawah umur justru banyak berujung pada perceraian. Di samping itu, ada dampak lain yang lebih luas, seperti meningkatnya angka kematian ibu saat hamil atau melahirkan lantaran masih berusia belia.
Dengan ketentuan itu, Undang-Undang ini memberikan dispensasi kepada anak-anak untuk menikah di bawah umur. Padahal, pernikahan sudah pasti harus melibatkan orang tua, karena pada prinsipnya orangtua-lah yang menikahkan anaknya. Dalam pasal tersebut di atas, tidak secara tegas tercantum larangan untuk menikah di bawah umur disertai adanya dispensasi dengan adanya izin dari pengadilan atau pejabat yang kompeten. Undang-Undang Perkawinan disalahkan karena dituding memberikan toleransi yang besar terhadap perkawinan di bawah umur. Salah satu yang dipersoalkan Undang-Undang ini adalah Pasal 7 ayat (1), yang mengatur tentang batasan usia pernikahan, yang dikategorikan sebagai usia anak-anak. Pasal ini jelas-jelas bertentangan dengan Undang-undang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2), yang memberikan definisi anak adalah sebelum usia 18 tahun. ” Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” (Pasal 1 ayat (2) UU Perlindungan Anak).
Ada 3 hal yang perlu di kritisi dari pasal-pasal di atas. Pertama, masalah batas usia perkawinan bagi perempuan yang terlalu rendah untuk melakukan perkawinan bila disandingkan dengan definisi anak pada UU Perlindungan Anak. Kedua,dengan ditetapkannya batasan usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan usia 19 tahun bagi pria, berarti UU Perkawinan memberikan ruang dan toleransi bagi anak-anak untuk melakukan perkawinan di bawah umur. Ketiga, Undang-Undang Perkawinan juga memberikan legitimasi dengan sistem perwalian dan persetujuan .
Kalangan yang memiliki pandangan ini menilai bahwa Undang-Undang Perkawinan dinilai sudah tidak representatif lagi dengan kondisi kekinian. Undang-undang ini dinilai perlu di revisi dan menyesuaikan dengan fakta-fakta dan pemikiran yang berkembang di masyarakat. Dalam pemikiran lain, perkawinan di bawah umur lebih nilai negatifnya di bandingkan positifnya, dipandang dari segi manapun. Sebagaimana dikatakan dalam Undang-undang No. 23 tahun 2002, perlindungan anak dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Undang-Undang melindungi setiap anak memiliki hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan bepartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan deskriminasi. Perkawinan di bawah umur dikhawatirkan akan membelenggu hak-hak anak dan menghentikan harapan-harapan anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berprestasi.
Terlebih dengan adanya institusi dispensasi nikah memberikan peluang yang lebih potensial untuk terjadinya perkawinan di bawah umur. Dispensasi ini banyak berdalih untuk pertimbangan tentang pencegahan hubungan di luar perkawinan yang serta merta dipertahankan untuk menjaga moralitas dan norma kesucian perempuan yang akan berdampak pada anak-anak yang lahir di luar institusi perkawinan yang sampai saat ini masyarakat masih menganggap sebagai suatu pelanggaran norma. Walaupun hal ini dalam perspektif agama merupakan suatu keharusan, akan tetapi bukan berarti harus mengabaikan bahaya serta resiko yang akan di timbulkannya.
Sistem perwalian turut memberikan konstribusi dalam terjadinya perkawinan di bawah umur berkaitan dengan rukun yang harus di penuhi oleh calon mempelai perempuan. Dengan adanya ketentuan perwalian ini memberikan peluang bagi anak-anak perempuan untuk dikawinkan secara paksa sekalipun melalui institusi dispensasi nikah. Hal ini bertentangan dengan perlindungan hukum terhadap anak yang diartikan sebagai perlindungan terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights and freedoms of children) serta berbagai kepentingan dengan kesejahteraan anak . Sedangkan menurut UU Kesejahteraan Anak Pasal 9 mengatakan bahwa orang tua adalah yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Persoalan sekarang, kenapa Undang-undang Perkawinan mengakomodir batasan umur anak-anak untuk terciptanya sebuah perkawinan? Ada kalangan yang menilai aturan batas usia perkawinan ini memiliki kaitan dengan masalah kependudukan, yang menjadi isu penting saat Undang-undang itu disiapkan, disusun, dan dibuat DPR dan pemerintah. Dengan adanya batasan usia ini, Undang-undang perkawinan bermaksud merekayasa atau menahan laju perkawinan yang akan berdampak pada lonjakan penduduk. Sebagaimana diketahui, pemerintah saat ini berupaya mengendalikan ledakan penduduk dengan berbagai cara, termasuk dengan Undang-undang Perkawinan. Jika batasan usia perkawinan tidak batasi waktu itu, mengakibatkan laju kelahiran yang tinggi dan berakibat kepada kematian ibu. Menurut sejarah pembentukan UU Perkawinan, yang menjadi dasar pertimbangan batas usia kawin tersebut adalah kematangan biologis seseorang bukan kedewasaannya. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi maraknya perkawainan dibawah umur yang banyak terjadi sejak tahun 1920-an. Pengaturan usia dalam perkawinan ini dinilai sudah sesuai dengan prinsip-prinsip perkawinan yang menyatakan calon suami dan calon istri sudah matang jiwa dan raganya. Tujuan ini untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghasilkan keturunan yang kuat dan sehat. Pada usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, dinilai sudah memiliki kesiapan mental dan jasmani, serta sudah memiliki akil baligh sebagaimana ditekankan ajaran agama.
Batasan usia ini kemudian menjadi persoalan dan isu serius di masyarakat ketika upaya perlindungan anak mulai berkumandang. Memang, terdapat perbedaan kurun waktu yang panjang dari usia penyusunan dan pembuatan Undang-Undang Perkawinan dengan Undang-undang Perlindungan Anak. Semangat yang dikampanyekannya pun berbeda, Undang-Undang Perkawinan dimaksudkan untuk mengendalikan ledakan penduduk, sedangkan Undang-Undang Perlindungan Anak dimaksudkan untuk menjamin kehidupan anak-anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berprestasi. Sebagaimana diketahui, upaya perlindungan anak didasarkan pada prinsip-prinsip konvensi hak anak-anak yang meliputi non diskriminasi, kepentingan yang terbaik untuk anak, hak anak untuk hidup, dan penghargaan terhadap pendapat anak. Isu perlindungan anak menguat ketika banyaknya praktek dan peristiwa yang terjadi di dunia terhadap anak-anak yang dieksploitasi untuk berbagai kepentingan, termasuk dipekerjakan sebagai tenaga kerja yang murah. Isu anak lainnya juga terjadi dalam hal perlakukan yang diskriminatif terhadap anak, anak-anak yang diperjualbelikan, dan isu lainnya.
Padahal anak harus diberi hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berprestasi dalam menjalani kehidupannya. Hal ini dimaksudkan agar anak-anak menjadi manusia yang memiliki masa depan bagi dirinya sendiri sesuai dengan konsiderans dalam UU Perlindungan Anak poin (d) ” Bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.
Dalam pengaplikasian kedua UU ini kita dapat menganalisis pada asas hukum lex posterior derogate legi priori dan lex specialis derogate legi generali. Mengingat asas ini mengatur aturan hukum mana yang diakui sebagai suatu aturan yang berlaku. Artinya, persoalannya bukan berkenaan dengan perumusan suatu kebijakan tentang hukum (formulation policy), tetapi berkenaan dengan game-rules dalam penerapan hukum. Dalam hal ini, asas ini menjadi penting bagi penegak hukum apakah suatu peristiwa akan diterapkan aturan yang “ini” atau yang “itu” . Diperlukannya harmonisasi antar berbagai sistem hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia agar tantangan legislasi yang timbul akibat disparitas ketentuan hukum dalam persoalan perkawinan anak di bawah umur dapat di jembatani dengan transnasionalisasi hukum dengan menggunakan instrumen HAM yang bisa di jadikan referensi matas usia minimum untuk menikah . Dalam hal ini perbedaan kurun waktu yang panjang dari penyusunan dan pembuatan Undang-Undang Perkawinan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dapat dijadikan suatu analisa yang disesuaikan dengan perkembangan terkini terutama pada pasal-pasal yang dapat menjadi celah hukum bagi terjadinya perkawinan anak di bawah umur.
Dalam kesehatan, kita dapat merujuk dasar pemikiran di balik ketentuan usia perkawinan dalam UU Perkawinan yang menitik beratkan pada aspek biologis dimana melemahkan pertimbangan yang dikaitkan dengan kesehatan reproduksi berdasarkan UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 136 ayat (2) “Upaya pemeliharaan kesehatan remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk reproduksi remaja dilakukan agar terbebas dari berbagai gangguan kesehatan yang dapat menghambat kemampuan menjalani kehidupan reproduksi secara sehat” . Data dari Human Development Report 2010, AKB di Indonesia mencapai 31 per 1.000 kelahiran. Angka itu, 5,2 kali lebih tinggi dibandingkan Malaysia. Juga, 1,2 kali lebih tinggi dibandingkan Filipina dan 2,4 kali lebih tinggi jika dibandingkan dengan Thailand . Salah satu pemicunya adalah usia kawin yang terlalu muda yakni 16 tahun.
Mayoritas Negara telah mendeklarasikan bahwa usia minimal yang dilegalkan untuk menikah adalah 18 tahun yang merupakan implementasi kebijakan Konvensi Hak-Hak Anak pada tahun 1989. Menurut UNICEF, seorang perempuan yang hamil sebelum usia 18 tahun secar fisik dan mental belum siap untuk melahirkan seorang anak. Di dunia, persalinan yang berujung pada kematian merupakan faktor yang dominan dalam kematian gadis antara usia 15-19 tahun
Dalam perspektif HAM, anak mempunyai hak yang bersifat asasi. Instrumen hukum yang mengatur perlindungan hak-hak anak diatur dalam konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (Convention on The Rights of The Child) th 1989, telah diratifikasi oleh lebih 191 negara. Indonesia sebagai anggota PBB telah meratifikasi dengan Kepres Nomor 36 th 1990. Dengan demikian Konvensi PBB tentang Hak Anak tersebut telah menjadi hukum Indonesia dan mengikat seluruh warga negara Indonesia .

SARAN

Hakim dalam menangani permohohonan dispensasi nikah hendaknya mempertimbankan pula undang-undang perlindungan anak.
Perlu adanya sinkronisasi antara Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan tentang perkawinan anak di bawah umur atau perkawinan usia dini yaitu dengan merevisi Undang-Undang Perkawinan khususnya Pasal 7 ayat (2) mengenai dispensasi nikah yang secara tidak langsung mengizinkan pernikahan di bawah umur, karena apabila dihubungkan dengan Pasal 26 ayat (1) huruf c kedua ketentuan tersebut saling bertentangan.
Dari sisi subtansi hukum, usia perkawinan harus dinaikan dari yang di atur saat ini dengan mengacu pada Konvensi Hak-Hak Anak yaitu batas usia yang dikatakan anak adalah di bawah 18 tahun. Pendewasaan Usia Perkawinan diusulkan sebagai bagian dari upaya pencegahan perkawinan anak usia dini. Konsep perwalian harus diartikan sebagai pemberi restu, bukan penentu. Hal ini penting untuk menghindari adanya pemaksaan terhadap perkawinan di bawah umur
Dari berbagai tinjauan kesehatan terutama kesehatan reproduksi, pernikahan anak di bawah umur mempunyai banyak resiko dan bahaya karena secara fisik dan mental belum siap untuk melahirkan anak. Dampak yang ditimbulkan berupa gangguan dalam sistem reproduksi sampai kematian ibu dan bayi. UU Kesehatan sudah mengatur perlindungan kesehatan dan kesehatan reproduksi untuk remaja. Dari perspektif HAM, perkawinan anak di bawah umur tidak relevan dengan Konvensi Hak-Hak Anak. Pemerintah di tuntut untuk membuat komitmen politik dan pernyataan yang tegas untuk menghentikan praktik-praktik tradisi berbahaya yang mempengaruhi kesehatan perempuan dan anak, terutama perkawinan anak di bawah umur dengan meratifikasi instrumen-instrumen yang terkait dengan perlindungan perempuan.