Profil Pengadilan Agama Tangerang

Sejarah

Pengadilan Agama Tangerang

         

Pengadilan Agama Tangerang dibentuk berdasarkan Staatsblad 1882 Nomor 152 tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura dengan nama Raad Agama / Penghulu Landraad.

          Pengadilan Agama Tangerang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan II, Komplek Perkantoran Babakan Kota Tangerang. Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 37/KMA/SK/II/2017 tanggal 9 Februari 2017 tentang Peningkatan Kelas Pada Dua Puluh Sembilan Pengadilan Agama Kelas I.B dan Dua Puluh Satu Pengadilan Agama Kelas I.B menjadi Kelas I.A., status kelas Pengadilan Agama Tangerang yang semula Kelas I.B meningkat menjadi Kelas I.A. Pada  Tahun 2017, perkara yang ditangani Pengadilan Agama Tangerang sebanyak 2.995 perkara.

          Kantor Pengadilan Agama Tangerang dibangun di atas tanah seluas + 2.020 m2 dengan status tanah hak pakai berdasarkan sertifikat yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Tangerang Nomor 28 dan 29 tanggal 21 September 1984 dan telah dibalik nama atas nama Pemerintah Republik Indonesia  Cq Mahkamah Agung RI seluas + 1858 m2 dua lantai yang telah dibangun pada tahun 2009.

Kewenangan

         Kewenangan Mutlak (Absolute Competensi) yaitu kewenangan yang menyangkut kekuasaan mutlak untuk mengadili suatu perkara, artinya perkara tersebut hanya bisa diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama. Dalam istilah lain disebut “Atribut Van Rechsmacht”.  Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa yang menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama adalah : menerima, memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang :

v Perkawinan

Dalam bidang perkawinan meliputi hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’ah, antara lain:

1.    Izin beristeri lebih dari seorang;

2.    Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;

3.    Dispensasi kawin;

4.    Pencegahan perkawinan;

5.    Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;

6.    Pembatalan perkawinan;

7.    Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri;

8.    Perceraian karena talak;

9.    Gugatan perceraian;

10.  Penyelesaian harta bersama;

 

 

11.  Penguasaan anak-anak;

12.  Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan bilamana bapak yang seharusnya bertangung jawab tidak memenuhinya;

13.  Penentuan kewajiban memberi biaya peng-hidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;

14.  Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;

15.  Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;

16.  Pencabutan kekuasaan wali;

17.  Penunjukkan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;

18.  Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukkan wali oleh orang tuanya;

19.  Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;

20.  Penetapan asal usul seorang anak;

21.  Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;

22.  Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

v Dalam Kompilasi Hukum Islam juga ada pasal-pasal memberikan kewenangan Peradilan  Agama untuk memeriksa perkara :

1.   Penetapan Wali Adlal

Yang dimaksud dengan “wali adlal” adalah wali yang enggan menikahkan wanita yang telah baligh dan berakal dengan seorang laki-laki pilihannya, sedangkan masing-masing pihak menginginkan hal tersebut.

2.    Waris

Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

3.    Wasiat

Yang dimaksud dengan “wasiat” adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.

4.   Hibah

Yang dimaksud dengan “hibah” adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.

 

 

 

5.   Wakaf

Yang dimaksud dengan “wakaf’ adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah.

6.    Zakat

Yang dimaksud dengan “zakat” adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari’ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

7.     Infaq

Yang dimaksud dengan “infaq” adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas karena Allah SWT.

8.     Shodaqoh

Yang dimaksud dengan “shadaqah” adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah Subhanahu Wata’ala dan pahala semata.

9.     Ekonomi Syari’ah

Yang dimaksud dengan “ekonomi syari’ah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, antara lain meliputi : Bank syari’ah, Lembaga keuangan mikro syari’ah, Asuransi Syari’ah, Reksadana syari’ah, Obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah, Sekuritas syari’ah, Pembiayaan syari’ah, Pegadaian syari’ah, Dana pensiun lembaga keuangan syari’ah dan Bisnis syari’ah.

10.     Kewenangan Relatif (Relative Competensi) yaitu kewenangan  mengadili suatu perkara yang menyangkut wilayah/daerah hukum (yurisdiksi), hal ini dikaitkan dengan tempat tinggal pihak-pihak berperkara. Ketentuan umum menentukan gugatan diajukan kepada pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal tergugat (Pasal 120 ayat (1) HIR/Pasal 142 ayat (1) RBg. Dalam Perkara perceraian gugatan diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal isteri (Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989). Dalam istilah lain kewenangan relatif ini disebut “Distribute van Rechtsmacht”.

 

 

 

 

 

 

 

untuk selengkapnya klik DOWNLOAD