logotng

Berdasarkan SEMA RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1440 H Senin s.d. Kamis Jam Kerja : Pukul 08.00 s.d. pukul 15.00 Jam Istirahat : Pukul 12.00 s.d. pukul 12.30 Jumát Jam Kerja : Pukul 08.00 s.d. pukul 15.30 Jam Istirahat : Pukul 11.30 s.d. pukul 12.30

Zona Integritas Pengadilan Agama Tangerang

Pengadilan Agama Tangerang telah mencanangkan Zona Integritas sejak tahun 2016 menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
Zona Integritas Pengadilan Agama Tangerang

SIWAS

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
SIWAS
  • Contoh Format Gugatan
  • Syarat Mengajukan Perkara
  • Pengumuman
 
NO. URAIAN KLIK
1. Blanko Pendaftaran Cerai Talak DOWNLOAD
2. Blanko Pendaftaran Cerai Talak dan Hadlanah DOWNLOAD
3. Blanko Pendaftaran Cerai Talak, Hadlanah dan Harta Bersama DOWNLOAD
4. Blanko Pendaftaran Cerai Talak dan Harta Bersama DOWNLOAD
5. Blanko Pendaftaran Cerai Talak Ghaib DOWNLOAD
6. Blanko Pendaftaran Cerai Gugat DOWNLOAD
7. Blanko Pendaftaran Cerai Gugat dan Hadlanah DOWNLOAD
8. Blanko Pendaftaran Cerai Gugat, Hadlanah, Nafkah Anak dan Harta Bersama DOWNLOAD
 
NO. URAIAN KLIK
1. Syarat Pengajuan Cerai Gugat DOWNLOAD
2. Syarat Pengajuan Cerai Talak DOWNLOAD
3. Syarat Pengajuan Waris DOWNLOAD
4. Syarat Pengajuan Ijin Poligami DOWNLOAD
5. Syarat Pengajuan Itsbat Nikah DOWNLOAD
6. Syarat Pengajuan Dispensasi Nikah DOWNLOAD
7. Syarat Pengajuan Perkara Perwalian DOWNLOAD
8. Syarat Pengajuan Pengangkatan Anak DOWNLOAD
9. Syarat Pengajuan Perkara Asal Usul Anak DOWNLOAD
10. Syarat Pengajuan Perkara Wali Adhol DOWNLOAD
11. Syarat Perkara Harta Gono Gini DOWNLOAD
12. Syarat Perkara Pembatalan Nikah DOWNLOAD

Berdasarkan SK KMA No 026 Tahun 2012, Jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagai berikut :

  1. Pengadilan menyediakan meja pengaduan untuk menerima pengaduan dari masyarakat atau pencari keadilan tentang mengenai penyelenggaraan peradilan termasuk pelayanan publik dan atau perilaku aparat pengadilan. Meja pengaduan tidak menerima pengaduan yang terkait dengan isi dari putusan atau tentang substansi perkara dan pengaduan tentang fakta atau peristiwa yang terjadi lebih dari 2 (dua) tahun sebelum pengaduan diterima. Khusus untuk pengaduan tentang pelayanan pengadilan harus disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak pengadu menerima layanan pengadilan.
  2. Masyarakat dapat menyampaikan Pengaduan melalui meja pengaduan, situs Badan Pengawasan MA (http://bawas.mahkamahagung.go.id/web_bawas/) atau melalui pos dengan mengisi formulir pengaduan secara tertulis dan melampirkan bukti-bukti yang diperlukan.
  3. Petugas meja pengaduan akan memberikan tanda terima yang berisi nomor pengaduan yang dapat digunakan oleh pelapor untuk mendapatkan informasi mengenai status pengaduannya. Dalam hal pengaduan dilakukan melalui pos, maka petugas pengaduan memberitahukan pelapor perihal pengaduan telah diterima dengan memberikan nomor agenda.
  4. Pengadilan wajib menyampaikan informasi mengenai status pengaduan kepada pelapor dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengaduan disampaikan, selanjutnya pelapor berhak mendapatkan informasi mengenai perkembangan status pengaduannya. Dalam hal, pengaduan dilakukan melalui pos, maka jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja berlaku sejak tanggal pemberitahuan telah diterimanya surat pengaduan oleh Badan Pengawasan atau Pengadilan Tingkat Banding.
  5. Pengadilan wajib memeriksa dan memberitahukan status pengaduan kepada pelapor selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak pengaduan didaftar di agenda pengaduan Badan Pengawasan atau Pengadilan Tingkat Banding. Dalam hal pemeriksaan belum selesai dilakukan dalam jangka waktu tersebut maka pengadilan wajib memberitahukan alasan penundaan tersebut kepada pelapor melalui surat.
  6. Penyelenggara pelayanan pengadilan wajib menanggapi pengaduan masyarakat paling larnbat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima yang sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi aduan
  7. Dalam hal materi aduan tidak lengkap, pengadu melengkapi materi aduannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak menerima tanggapan dari penyelenggara sebagaimana diinformasikan oleh pihak penyelenggara.
  8. Dalam hal berkas pengaduan tidak dilengkapi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari maka pengadu dianggap mencabut pengaduannya.
  9. Dalam hal pengaduan tidak ditanggapi oleh penyelenggara pengaduan sesuai dengan ketentuan, maka pengadu dapat menyampaikan laporan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.
  10. Badan Pengawasan MA dapat mengambil alih pengaduan atas pelayanan pengadilan yang ditujukan kepada penyelenggara dalam hal pengaduan tersebut dianggap penting oleh Mahkamah Agung untuk segera diselesaikan, atau dalam hal Penyelenggara lalai dan atau tidak tepat waktu dalam menyelesaikan pengaduan tersebut.
  11. Setiap Penyelenggara Pelayanan Pengadilan wajib mengumumkan Rekapitulasi penyelesaian pengaduan pelayanan publik kepada masyarakat melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat. Hal-hal yang diumumkan meliputi: jumlah pengaduan yang masuk, jenis-jenis pengaduan yang masuk, status penanganan pengaduan.

rama1

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Tangerang

Jl. Perintis Kemerdekaan II Rt.07/03, Kel. Babakan Kec. Tangerang, Kota Tangerang.

Telp. (021) 552 4565 Fax. (021) 553 8573

Website www.pa-tangerangkota.go.id E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Email Khusus Tabayun This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Email Khusus E-Court This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Untuk permohonan informasi, pertanyaan dan keluhan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.