Pengadilan Agama Tangerang Raih Juara Harapan I PTSP Untuk Peradilan Agama Kelas I.A Se-Indonesia

Nusa Dua | pa-tangerangkota.go.id


Ketua PA Tangerang Dra. Hj. Muhayah, S.H., M.H.

Pengadilan Agama Tangerang menorehkan satu lagi prestasinya di kancah nasional, setelah meraih Juara III Pengelola Situs Web Terbaik untuk Peradilan Agama Kelas I.A Se-Indonesia pada 10 Agustus 2018 lalu, Pengadilan Agama Tangerang juga meraih Juara Harapan I untuk Lomba Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk 4 (empat) Peradilan di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Senin (10/09/2018) di Nusa Dua, Denpasar - Bali. Hal ini merupakan capaian yang luar biasa mengingat Pelayanan Terpadu Satu Pintu baru dilaksanakan mulai Juli 2018 dan diresmikan bulan Agustus 2018 namun di usianya yang berumur jagung, Pengadilan Agama Tangerang mampu mewakili 6 peradilan agama Se-Wilayah Banten. "Insya Allah, penghargaan ini akan menjadi motivasi bagi Pengadilan Agama Tangerang agar pelayanan dan kinerja kami lebih baik lagi," ujar Ketua Pengadilan Agama Tangerang Dra. Hj. Muhayah, S.H., M.H.


Piagam Penghargaan diserahkan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Yang Mulia Prof. Dr. M. Hatta Ali, bersamaan dengan Penyerahan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu yang diberikan kepada 12 (dua belas) pengadilan di lingkungan peradilan umum, 91 pengadilan di lingkungan peradilan agama dan 8 pengadilan di lingkungan peradilan militer dan tata usaha negara dengan predikat yang bervariasi.


Foto : Dok. Humas Mahkamah Agung RI (www.mahkamahagung.go.id)

Sebagaimana dilansir dari situs web mahkamahagung.go.id, dalam sambutannya setelah menyerahkan sertifikat dan piagam, Ketua Mahkamah Agung, Yang Mulia Prof. Dr. M. Hatta Ali menjelaskan bahwa PTSP merupakan optimalisasi terhadap layanan administrasi peradilan yang diharapkan meminimalisir terjadinya penyimpangan baik dalam bentuk mal administrasi maupun perilaku-perilaku yang berpotensi mengarah ke perbuatan tercela secara etika dan hukum. “Pelayanan ini bertujuan untuk mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai standar yang ditetapkan,” ujar Hatta Ali menambahkan.

Menurut Hatta Ali, PTSP dapat menjadi transformasi dalam pelayanan sektor publik, memangkas mata rantai birokrasi, dan menjadi kontribusi pengadilan dalam mendorong kemudahan berusaha (ease of doing business). Karena itu, lanjut Hatta Ali, banyak hal yang dapat diharapkan dengan adanya PTSP dalam pelayanan pengadilan.

“Sebagai sebuah transformasi, PTSP diharapkan mampu menghadirkan kinerja yang berorientasi kepada hasil dan mengurangi hambatan birokrasi serta mendorong iklim kompetisi dalam pelayanan,” ujar Hatta Ali. Selain itu, dalam peranannya memangkas mata rantai birokrasi, PTSP diharapkan bisa mengurangi beban administratif pelayanan, membangun citra pelayanan yang lebih baik dan meningkatkan daya saing institusi.

Adapun terkait dengan kemudahan berusaha, lanjut Hatta Ali, PTSP merupakan unsur penunjang yang juga berperan agar perwujudan penyelesaian sengketa kepailitan dan penegakan kontrak selaras dengan asas cepat, murah dan berbiaya ringan. “Oleh karena itu, PTSP haruslah didorong untuk dapat juga adaptif dengan kepentingan ekonomi dari sebuah wilayah atau secara lebih luas untuk mendukung kepentingan ekonomi Negara,” pungkas Hatta Ali.(ffn)