Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Pengadilan Agama Tangerang

TANGERANG | pa-tangerangkota.go.id

Dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan atas terlaksananaya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance), Pengadilan Agama Tangerang mengadakan Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Jum'at (13/07). Sosialisasi tersebut dihadiri oleh seluruh pimpinan, pegawai dan stake holder Pengadilan Agama Tangerang. Hadir sebagai Narasumber Ketua Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Dr. Bonardo Hutauruk, Akt., M.M. dan Pejabat Fungsional Auditor Drs. Yuler Bastian, CA. 

Ketua Pengadilan Agama Tangerang (Dra. Hj. Muhayah, M.H.) menyambut baik kedatangan tim dari BPKP dan berharap bahwa apa yang dilakukan Pengadilan Agama Tangerang dengan mengadakan sosialisasi ini merupakan salah satu strategi reformasi birokrasi dalam menyukseskan visi dan misi Pengadilan Agama Tangerang. 

Narasumber pertama (Bonardo) memaparkan bahwa SPIP intinya adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai. Selain POAC (Planning, Organizing, Actuating, and Controlling), apabila bisnis proses suatu instansi telah terselenggara secara efektif, efisien, taat peraturan, dan aset aman, maka instansi tersebut dapat dikatakan telah berhasil tidak hanya sebagai good governance tapi juga good and clean governance.


Bonardo juga menekankan, bahwa pengawasan/pemantauan dilakukan bukan lagi setelah akhir kegiatan, tapi sejak perencanaan kegiatan, sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan. Selain tegas dan bersandar pada pedoman dan aturan, pimpinan seyogyanya juga melakukan soft control yaitu pendekatan kepada bawahan, mendengarkan apa yang menjadi hambatan dan apa yang dibutuhkan oleh bawahan sehingga dapat menimbulkan perilaku positif dan kondusif

Narasumber kedua (Yuler) mengingatkan bahwa seluruh pekerjaan harus ada hasil dan bukti secara fisik. Tidak hanya bertumpu pada LAKIP yang melaporkan akuntabilitas instansi secara umum, namun secara khusus, pekerjaan sehari-hari pegawai pun harus rapi, terkontrol dan ada dokumentasinya. "Jangan sampai ketika ditanya hasil pekerjaan, hanya bilang "sudah" atau "beres", tapi tidak ada buktinya." ujar Yuler menutup acara.(ffn)