logotng

Berdasarkan SEMA RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1440 H Senin s.d. Kamis Jam Kerja : Pukul 08.00 s.d. pukul 15.00 Jam Istirahat : Pukul 12.00 s.d. pukul 12.30 Jumát Jam Kerja : Pukul 08.00 s.d. pukul 15.30 Jam Istirahat : Pukul 11.30 s.d. pukul 12.30

Zona Integritas Pengadilan Agama Tangerang

Pengadilan Agama Tangerang telah mencanangkan Zona Integritas sejak tahun 2016 menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
Zona Integritas Pengadilan Agama Tangerang

SIWAS

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
SIWAS
  • Contoh Format Gugatan
  • Syarat Mengajukan Perkara
  • Pengumuman
 
NO. URAIAN KLIK
1. Blanko Pendaftaran Cerai Talak DOWNLOAD
2. Blanko Pendaftaran Cerai Talak dan Hadlanah DOWNLOAD
3. Blanko Pendaftaran Cerai Talak, Hadlanah dan Harta Bersama DOWNLOAD
4. Blanko Pendaftaran Cerai Talak dan Harta Bersama DOWNLOAD
5. Blanko Pendaftaran Cerai Talak Ghaib DOWNLOAD
6. Blanko Pendaftaran Cerai Gugat DOWNLOAD
7. Blanko Pendaftaran Cerai Gugat dan Hadlanah DOWNLOAD
8. Blanko Pendaftaran Cerai Gugat, Hadlanah, Nafkah Anak dan Harta Bersama DOWNLOAD
 
NO. URAIAN KLIK
1. Syarat Pengajuan Cerai Gugat DOWNLOAD
2. Syarat Pengajuan Cerai Talak DOWNLOAD
3. Syarat Pengajuan Waris DOWNLOAD
4. Syarat Pengajuan Ijin Poligami DOWNLOAD
5. Syarat Pengajuan Itsbat Nikah DOWNLOAD
6. Syarat Pengajuan Dispensasi Nikah DOWNLOAD
7. Syarat Pengajuan Perkara Perwalian DOWNLOAD
8. Syarat Pengajuan Pengangkatan Anak DOWNLOAD
9. Syarat Pengajuan Perkara Asal Usul Anak DOWNLOAD
10. Syarat Pengajuan Perkara Wali Adhol DOWNLOAD
11. Syarat Perkara Harta Gono Gini DOWNLOAD
12. Syarat Perkara Pembatalan Nikah DOWNLOAD

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

  1. Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Menganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undangundang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
  2. Pastikan anda mendapat tanda bukti permohonan informasi berupa nomor Pendaftaran ke petugas informasi/PPID. Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.
  3. Pemohon Informasi berhak mendapatkan pemberitahuan tertulis tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis 1 x 7 hari kerja, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/ belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.
  4. Biaya yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan surat keputusan Pimpinan Badan Publik adalah (diisi sesuai dengan surat keputusan Pimpinan Badan Publik).
  5. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.
  6. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.

rama1

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Tangerang

Jl. Perintis Kemerdekaan II Rt.07/03, Kel. Babakan Kec. Tangerang, Kota Tangerang.

Telp. (021) 552 4565 Fax. (021) 553 8573

Website www.pa-tangerangkota.go.id E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Email Khusus Tabayun This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Email Khusus E-Court This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Untuk permohonan informasi, pertanyaan dan keluhan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.