Menu untuk difableMenu untuk difable

 

Bantu Kami Menjaga Integritas Pengadilan Agama Tangerang, Jangan Tertipu dengan Pungli yang Mengatasnamakan Aparat Pengadilan Agama Tangerang

Standar dan Maklumat Pelayanan

Standar dan Maklumat Pelayanan Pengadilan

Standar Pelayanan Pengadilan memiliki muatan standar pelayanan publik yang selaras dengan Pasal 21 Undang-Undang No.25 Tahun 2009. Pasal tersebut mengamanatkan harus ada 14 poin yang terdapat dalam setiap standar pelayanan publik, yaitu diantaranya sistem, mekanisme dan prosedur; jangka waktu penyelesaian; biaya/tarif; fasilitas; evaluasi kinerja pelaksana.

 

Standar Pelayanan Pengadilan terdiri dari pelayanan perkara dan non-perkara. Standar pelayanan tersebut juga akan berlaku sebagai standar pelayanan pengadilan tingkat nasional dan per pengadilan, serta bagi satuan-satuan kerja. Standar pelayanan pengadilan mengamanatkan pembentukan standar pelayanan kepada satuan kerja yang lebih kecil untuk disesuaikan dengan karakteristik masing-masing, misalnya kondisi geografis dan karakteristik perkara.

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design  Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi

 
NO. Uraian Keterangan
1. Peta Bisnis Proses DOWNLOAD
2. Maklumat Pelayanan DOWNLOAD
  3. Road Map Reformasi Biroktasi MARI DOWNLOAD
  4. Cetak Biru MA 2010-2035 DOWNLOAD

 

Perpustakaan Pengadilan Agama Tangerang

Perpustakaan

Pengadilan Agama Tangerang

Putusan Pengadilan Agama Tangerang

Direktori Putusan

Portal Akses Informasi Putusan di Lingkungan Peradilan Agama

Komunikasi Data Nasional

Komdanas MARI

Portal Komunikasi Data Nasional di Lingkungan Peradilan

Pengadilan Agama Tangerang

Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

 

menu ini berisi data layanan kinerja

Portal E-LLK MARI

Pedoman Elektronik Laporan Kerja Online

Menu ini berisi pengguna kuasa anggaran

Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Mahkamah Agung Republik Indonesia