logotng

Written by mangsaku on . Hits: 187

 
No. Pertimbangan atau nasihat hukum yang diberikan Mahkamah Agung sesuai dengan kewenangan dalam peraturan perundang-undangan  Keterangan
 1. Permohonan Opini Hukum Mengenai Kewenangan Bank Indonesia Untuk Mengatur Penghapusan Hak Tagih Aset Finansial Bank Indonesia Fatwa 25/KMA/III/2009
 2.  Ketentuan Pemberhentian Kepala Daerah Dan/Wakil Kepala Daerah Yang Melakukan Tindak Pidana Fatwa 28/KMA/III/2009
 3.  Permohonan Fatwa Mahkamah Agung RI Terhadap Terpidana Mati Yang Belum Menentukan Sikap Fatwa 29/KMA/III/2009
 4.  Permohonan Fatwa Atas Ketentuan Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD DAN DPRD Fatwa 30/KMA/III/2009 
 5.  Suatu putusan akhir dari Pengadilan Tinggi dapat diajukan kasasi, sehingga apabila ada yang mengajukan kasasi dari salah satu pihak harus dikirim ke Mahkamah Agung RI. Fatwa 35/KMA/III/2009
 6. Ketentuan Perampasan Benda/Harta Milik Terdakwa Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang Fatwa 38/KMA/IV/2009
 7.  Mohon Fatwa Dan Perlindungan Hukum Fatwa 45/KMA/IV/2009
 8.  Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi baik sebelum adanya Undang-Undang-Advokat maupun sesudah Undang-Undang Advokat berlaku dapat tetap beracara di Pengadilan dengan tidak meiihat dari organisasi mana mereka berasal Fatwa 052/KMA/III/2009
9.  Tidak terlibat secara langsung atau tidak langsung terhadap adanya perselisihan organisasi advokat; Apabila ada Advokat yang diambil sumpahnya bukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, maka sumpahnya dianggap tidak sah, sehingga yang bersangkutan tidak dibenarkan beracara di Pengadilan. Fatwa 52/KMA/V/2009
10.  Mahkamah Agung tidak berada pada posisi untuk memberikan penafsiran terhadap Undang-Undang kecuali dalam hal perkara yang konkrit yang diajukan kepada badan peradilan Fatwa 59/KMA/V/2009 
11.  Putusan MA tidak berlaku surut. Fatwa 115/KMA/IX/2009
12.  Permohonan Fatwa Mengenai Pelaksanaan Putusan MA-RI Nomor 05 P/HUM/TH.2005 Tanggal 21 Februari 2006 Fatwa 117/KMA/IX/2009
13.  Mahkamah Agung berwenang untuk memberikan pertimbangan hukum dalam bidang hukum, baik diminta maupun tidak diminta kepada Lembaga Negara yang lain Fatwa 118/KMA/IX/2009
14.  Mahkamah Agung Tidak Dapat Memberikan Suatu Pendapat Hukum Terhadap Suatu Persoalan Yang Mempunyai Potensi Menjadi Perkara Di Pengadilan Fatwa 128/KMA/IX/2009
15.  Mahkamah Agung tidak boleh memberikan pendapat atas suatu putusan lembaga peradilan lain i.c. Mahkamah Konstitusi. Fatwa 130/KMA/X/2009
16.  Permohonan Fatwa Mahkamah Agung RI Terhadap Putusan Pra Peradilan No. 092/PID.PRA/2009/PN.TBK Fatwa 132/KMA/X/2009
17.  Permohonan Pendapat Hukum Tentang Panwaslu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Fatwa 142/KMA/XI/2009
18.  Permohonan Fatwa Tentang Pelaksanaan Pasal 32 Ayat (1) Huruf C UU No. 30 Tahun 2002 Fatwa 144/KMA/XII/2009
19.  Bahwa MA tidak berwenang menafsirkan suatu perundang-undangan yang dimungkinkan akan menjadi sengketa di Pengadilan Fatwa 146/KMA/XII/2009
20.  Penyampaian Informasi dari dokumen yang bersifat rahasia disampaikan dengan rahasia juga. Fatwa 148/KMA/XII/2009
21.  Kewenangan untuk eksekusi ada pada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama,dibawah pengawasan Ketua Pengadilan Tingkat Banding sebagai kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung RI. Fatwa 149/KMA/XII/2009
22.  Rehabilitasi Atas Nama Freddy Harry Sualang dan Abdi Widjaja Buchari Fatwa 151/KMA/XII/2009
23.  Permohonan Fatwa Hukum Ketua DPRD Kabupaten Penaja Paser Utara Fatwa 037/KMA/I/2007
24.  Permohonan Fatwa/Petunjuk Bagi Pelaksanaan Putusan No. 3553 K/Pdt/2003 tanggal 28 April 2005 Fatwa 044/KMA/II/2007
25.  Penyerahan Barang Milik Negara / Kekayaan Negara Fatwa 052/KMA/II/2007
26.  Pelaksanaan Putusan adalah Wewenang dan Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Negeri di bawah Pengawasan Ketua Pengadilan Tinggi Fatwa 065/KMA/III/2007
27.  Permohonan Fatwa Hukum Menteri Keuangan RI Fatwa WKMA/YUD/20/VIII/2006
28.  Permohonan Fatwa Sehubungan Dengan Permohonan Penetapan Ahli Waris Fatwa MA/KUMDIL/171/V/K/1991
29.  Permohonan Fatwa Hukum Jaksa Agung RI Fatwa KMA/125/RHS/VIII/1991
30.  Permohonan Fatwa Pelaksanaan Pasal 72 KUHAP Fatwa 109/TU/90/449/SRT/PID
31.  Kedudukan dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam SEMA No.14 Tahun 2010 tidak terkait dengan formalitas permohonan kasasi/PK SEMA No 14/2010

 

 
No. Pertimbangan dan Nasehat Hukum Mahkamah Agung RI  Keterangan
 1.  EKSEKUSI dan LELANG Dalam Hukum Acara Perdata DOWNLOAD
 2.   HIYAL ASY SYARIYAH Dalam Praktek Hibah dan Wasiat DOWNLOAD 
 3.   Makalah Tuada Agama DOWNLOAD 
 4.   Pelaksanaan Program-Program Prioritas Reformasi Birokrasi di Lingkungan Peradilan Agama DOWNLOAD 
 5.   Pemecahan Permasalahan Hukum Lingkungan Peradilan Agama Bahan Rakernas 2011 DOWNLOAD
 6.   Permasalahan Hukum Perkawinan Dalam Praktek Pengadilan Agama DOWNLOAD
 7.   Problematika Pelaksanaan Hukum Jinayat di Provinsi Aceh DOWNLOAD

 

 
No. Pertimbangan Lainnya  Keterangan
 1. CETAK BIRU PEMBARUAN PERADILAN 2010-2035 DOWNLOAD
 2.  Hasil Rakernas 2012 Rumusan Hasil Studi Kelompok Komisi II Bidang Peradilan Agama  pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung tahun 2012 DOWNLOAD
 3.  Hasil Rakernas 2011 Rumusan Hasil Studi Kelompok Komisi II Bidang Peradilan Agama  pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung tahun 2011 DOWNLOAD
 4.  Hasil Rakernas 2010Rumusan Hasil Studi Kelompok Komisi II Bidang Peradilan Agama  pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung tahun 2010 DOWNLOAD
 5.  KMA No. 126/KMA/SK/VIII/2011 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali sebagai Hakim Tinggi Agama DOWNLOAD
 6.  KMA No: 003/KMA/SK/I/2011 Tentang Penunjukan Pengadilan Magang Untuk Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu DOWNLOAD
 7.  KMA No. 071/KMA/SK/V/2011 Tentang Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung DOWNLOAD
 8. KMA No. 124/KMA/SK/VIII/2004 Tentang Pembentukan Panitia Pelaksanan Penandatanganan MOU MA dengan Federal Court of Australia dan Family court of Australia DOWNLOAD

Selamat Datang